LIPSUS: Casingnya Saja yang Bagus, Semua Masalah Dikembalikan ke Kades - 1

Bila dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya, pria berstatus PNS mantan Kepala SD Negeri Bumi Makmur (1B) ini mengakui lebih merasa ringan beban pekerjaannya saat menjadi tenaga pendidik.

"Karena memang diniati dari pertama kali saya mau mencalonkan diri jadi kades ya walaupun pertama-tama agak berat tapi lama-lama enak juga, nikmati saja. Kalau dibandingkan saya jadi kepala sekolah sebelumnya sangat jauh. Kalau jadi kepala sekolah kan bekerja sampai siang, setelah itu paling kita ke ladang, kalau sekarang memang harus 24 jam standby," ujarnya.

Masrohan mengatakan, dirinya tertarik menjadi kades karena niatnya ingin membangun desa. Kemudian dia merasa prihatin dengan kondisi desanya yang dikelola oleh kepemimpinan sebelumnya. Namun demikian, dia tak ingin mengungkit-ungkit pemimpin lama.

"Masyarakat yang menilai, masyarakat kepingin perubahan sehingga alhamdulillah saya diberi amanah menjadi kades. Kalau saya tidak mau memuji diri sendiri, silakan nanti lihat saja sendiri apa yang saya kerjakan untuk desa saya," katanya.

Walaupun latar belakangnya tenaga pendidik, namun Masrohan yakin mampu memimpin desanya dengan dibantu dukungan masyarakat dengan jumlah penduduknya sebanyak 1.500-an jiwa ini.

"Saya tergerak calon karena melihat kondisi di desa saya, baik itu mengenai keadilan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta pelayanan publiknya yang menurut saya perlu ada pembenahan," katanya.

Dia mengungkapkan, pendapatan pribadi menjadi seorang kades memang tak menggiurkan. Tetapi mengapa orang-orang berlomba-lomba ingin menjadi kades, menurut Masrohan, itu tergantung dari niat.

"Gaji pokok Rp 2,5 juta, tunjangan cuma 450 ribu. Memang tidak menggiurkan, tapi tergantung niat kita, mau menjalankan visi misi membangun desa, memikirkan masyarakat, atau ada niat lain," kata mantan kepala sekolah yang sudah malang-melintang di wilayah pelosok ini.

Masrohan mengakui, jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola kades dan perangkatnya memang cukup fantastis. Tetapi bila dikelola dengan benar sesuai aturan, maka akan berdampak signifikan terhadap pembangunan di desa dan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau kami dengan uang sebanyak itu, kami ada banyak program-program kerakyatan, kami juga menghidupkan BUMDes. Tahun ini kami gelontorkan untuk BUMDes saja 100 juta, kemudian yang lain ada untuk ketahanan pangan, program-program kerakyatan, untuk fisik kami akan membangun gedung kesenian," ujarnya.

Saat disinggung soal jabatan kades diusulkan menjadi 9 tahun, Masrohan mengatakan hal itu ada sisi positif dan negatifnya. Dia mengaku sebenarnya setuju, namun juga ada sisi tidak setujunya.

"Sebenarnya bagus 9 tahun, asalkan kadesnya pada saat menjabat itu bagus. Tapi susahnya kalau kadesnya itu tidak memikirkan visi misi membangun desa dan menyejahterakan masyarakat, maka lama juga rakyat sengsara menunggu 9 tahun. Tapi kalau kadesnya bagus kemudian ditunjang dengan masa jabatannya lama maka lebih baik lagi," katanya.

Masrohan menyadari bahwa untuk membangun desa memerlukan waktu yang tidak bisa sesaat. Selain itu, masa periode kades yang singkat dan terlalu sering Pilkades akan menimbulkan intensitas gesekan masyarakat antar pendukung.

"Pilkades itu gesekannya hebat. Gesekan sesama rakyat karena beda pilihan. Jadi ketika sudah mau rukun, eh mau Pilkades lagi, gesekan lagi. Maka kalau jabatan kades lama 9 tahun dapat mengurangi intensitas gesekan antar pendukung. Tapi kalau kadesnya buruk, sengsara rakyat juga lama, jadi ada positif dan negatif," ujarnya.

Generasi Milenial