Liputan Khusus Tribun Sumsel

LIPSUS: Casingnya Saja yang Bagus, Semua Masalah Dikembalikan ke Kades - 1

Wacana kepala desa di Indonesia agar bisa memiliki waktu menjabat lebih lama, dari 6 tahun menjadi 9 tahun, ditanggapi beragam.

Editor: Vanda Rosetiati
TANGKAP LAYAR
Liputan Khusus Tribun Sumsel, wacana kepala desa di Indonesia agar bisa memiliki waktu menjabat lebih lama, dari 6 tahun menjadi 9 tahun, ditanggapi beragam. 

TRIBUNSUMSEL.COM, BANYUASIN - Wacana kepala desa di Indonesia agar bisa memiliki waktu menjabat lebih lama, dari 6 tahun menjadi 9 tahun, ditanggapi beragam. Sejumlah kades menyatakan dukungannya atas wacana ini, di sisi lain ada juga tanggapan yang menentang usulan ini.

Seperti yang diungkapkan Kades Solok Batu Kecamatan Air Salek Banyuasin H Ibrahim. Menurutnya, dengan masa jabatan selama enam tahun dan bisa sampai tiga periode, dianggap cukup bila ingin membangun desa dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kalau jadi sembilan tahun, saya rasa terlalu lama. Enam tahun, bisa tiga periode saja lumayan lama. Tapi kan, itu permintaan teman-teman kades. Kalau pendapat saya seperti itu, namun tinggal pemerintah pusat menanggapinya," ujar H Ibrahim yang sudah dua periode menjabat sebagai kades, Sabtu (11/2/2023).

Karena, menurutnya menjadi kades itu hanya casing luarnya saja yang terlihat bagus. Akan tetapi, seluruh permasalahan masyarakat desa mulai dari besar, sedang hingga kecil kembali ke kades.

Lanjut H Ibrahim, menjadi seorang kades tergantung dari niat seseorang. Apakah ingin membangun desa dan melayani masyarakat atau ada kepentingan lain. Bila memang ingin membangun desa dan melayani masyarakat, ia mengaku lebih dari cukup dengan waktu jabatan enam tahun dan bisa mencalonkan diri selama tiga periode.


"Jujur saja, kades ini gajinya kecil. Harusnya yang jadi perhatian masalah gaji, lebih sedikit dibesarkan. Saya rasa, kalau gaji sudah dibesarkan masih melakukan korupsi, memainkan dana desa untuk kepentingan pribadi sudah keterlaluan. Tetapi, kembali lagi ke individu kadesnya," ungkapnya.

Termasuk juga, menurutnya gaji perangkat desa yang gajinya hanya Rp 1 juta per bulan. Karena, sama halnya dengan kades, perangkat desa dan kades, memiliki permasalahan yang tak jauh berbeda. Lantaran, masyarakat menunpuhkan permasalahannya ke kades dan perangkat desa.

Ketika disinggung mengenai dana desa, menurut H Ibrahim sangat membantu desa. Karena, dengan adanya dana desa bisa membangun desa. Memang, dana desa bisa dibilang sangat besar berkontribusi untuk membangun desa.

"Kalau tidak ada dana desa, pasti sulit membangun desa. Apalagi Banyuasin, desanya terbilang banyak. Tidak mungkin pemerintah kabupaten bisa membantu semuanya. Dengan adanya dana desa, bisa membangun desa mulai dari jalan desa dan pembangunan lainnya. Sesuai peruntukan dana desa," pungkasnya.

Tak jauh berbeda juga diungkapkan Kades Sido Rahajo Fery Afandi. Menurutnya, bila saat pemilihan kandidat kades banyak, maka saat terpilih menjadi kades, dari calon kades yang tidak terpilih bisa memanfaatkan masa jabatan kades terpilih untuk mencari-cari kesalahan. Selama sembilan tahun, terus dicari-cari kesalahan walaupun sudah berupaya berbuat untuk membangun desa dan melayani masyarakat.

Tetapi, dengan masa jabatan enam tahun tetapi dimanfaatkan untuk membangun desa dengan mengelola dana desa sesuai peruntukannya, maka dianggap cukup. Karena, seorang kades bisa kembali mencalonkan diri untuk periode kedua dan ketiga. Syaratnya untuk terpilih, pasti sudah banyak berbuat untuk masyarakat meski itu belum maksimal.

"Jadi kades itu sangat berat, semua permasalah di desa baik orang sakit sampai warga yang tidak ada uang mau beli senter saja kadang minta bantu sama kades. Belum lagi ada warga yang tidak mendukung, terkadang menyalahkan kinerja kita," ungkapnya.

Sebetulnya, yang menjadi perhatian adalah gaji kades yang kecil. Menurut Fery, gaji kades itu hanya sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Itu belum di potong BPJS. Makanya, gaji kades itu menururnya tidak seberapa, untuk kebutuhan.

Ia berharap, gaji kades bisa dinaikkan nilainya, paling tidak Rp 5 juta perbulan di luar dari potongan-potongan. Karena, bila sudah menjadi kades akan lebih banyak lagi pengeluaran.

"Kalau saya, diminta masyarakat saat ada pencalonan dan sekarang terpilih jadi kades. Maka, saya berupaya dengan niat yang baik untuk membangun desa. Pastinya, dengan dana desa bisa memaksimalkan dana itu untuk membangun desa saya ini," ungkapnya.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved