Liputan Khusus Tribun Sumsel

LIPSUS: Tahta Tanpa Istana, Pemkot Palembang Siapkan Anggaran Pembangunan Istana Kesultanan 1

Pemkot Palembang menyetujui menganggarkan pembangunan untuk istana kesultanan Kota Palembang. Tujuannya agar tidak kehilangan ciri khas kesultanan.

Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/TANGKAP LAYAR
Pemkot Palembang menyetujui menganggarkan pembangunan untuk istana kesultanan Kota Palembang. Tujuannya agar tidak kehilangan ciri khas kesultanan. 

Disisi lain, pemindahan barak militer di Benteng Kuto Besak (BKB) yang dulunya adalah istana Keraton Kesultanan Palembang, memiliki syarat jika hendak dipindahkan dengan tempat yang bisa dikatakan strategis yaitu di Jakabaring saat itu rencananya.

"Nah,sedangkan untuk RS AK Gani nya pak Gubernur sempat mengatakan tidak mungkin memindahkan langsung RS sebelum dibangun RS yang baru, sehingga harus disiapkan terlebih dahulu," ucapnya.

Pembahasan Keraton Palembang itu dijelaskan Sultan Iskandar sempat kembali dibahas Alex Noerdin dihadapan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Walikota Palembang Harnojoyo dan sejumlah pihaknya lainnya, saat moment Gerhana Matahari pada 2016 lalu di Jembatan Ampera Palembang.

"Pada kesempatan itu, pak Alex mengatakan agar Museum BKB diberikan saja untuk Kesultanan Palembang, dan itu lah janjinya dan banyak saksinya termasuk ada Wamen pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun nyatanya semua belum ada kejelasan," paparnya.

Ditambahkan Sultan Iskandar yang mengklaim Sultan hasil musyawarah mufakat Raja Kesultanan yang ada, beberapa data yang sudah di bincangi dengan Pemprov Sumsel saat itu, hingga sekarang masih lengkap berkasnya, termasuk surat dari Sekda untuk rencana penganggaran untuk pembangunan.

"Saya rasa secara implementasi janji Pemda kepada kita ,sudah tidak terpenuhi dalam hal ini, dan pastinya kita minta yang terbaik kepada Allah SWT, karena kalau mau dilihat adanya sesuatu nawaitu atau niat LRT itu berapa triliunan dana untuk membangun, termasuk jalan tol dan mega proyek lainnya. Padahal tidak seberapa kalau untuk membangun keraton kesultanan Palembang Darussalam, tapi kita tak menampik Palembang merupakan kesukuan terbesar juga wilayahnya di Indonesia," paparnya.

Disisi lain, meski Kesultanan Palembang tidak memiliki Keraton saat ini, dirinya selaku Ketua Umum (etum) Yayasan Kesultanan Raja Nusantara yang menghimpun 179 Raja Nusantara, cukup bangga karena Palembang pernah menjadi tuan rumah Keraton Nusantara ke VII pada tahun 2010, dan jelas hal itu ada pengakuan.

"Semua yang ada punya keraton tapi Allah itu mengangkat drajat kita, meski kita tidak ada Keraton tapi kita terpilih sebagai tuan rumah" tandas pria yang juga sebagai Panglima Besar Barisan Adat Nusantara (BaraNusa) pusat dan pendiri Masjid Keraton Nusantara ini.

Dilanjutkan Iskandar, meski Pemprov Sumsel dalam hal ini Gubernurnya belum bisa memperjuangkan Keraton Kesultanan Palembang kembali ada, pihaknya tetap berharap terus bisa diwujudkan kedepan.

"Kita sudah memperjuangkan dan surat sudah ada dan lengkap.
Kita sudah berupaya bersama gubernur Alex dan kita sudah surati pak Herman Deru juga sebagai Gubernur Sumsel skarang, dimana surat ke gubernur untuk dilanjuti. Mengingat BKB merupakan kewenangan pemprov Sumsel dengan kodam II Sriwijaya, apalagi BKB itu milik kita, itu ulayat kita. Tapi kita bangga itu dicatat, bahwa kita tuan rumah pertama Festival Keraton nusantara ke 7 tahun 2010 salah satu kesultanan, yang belum punya Keraton tapi dilaksanakan disini, " pungkasnya. (cr21/arf/nda)

Baca berita lainnya langsugn dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved