LIPSUS: Tahta Tanpa Istana, Pemkot Palembang Siapkan Anggaran Pembangunan Istana Kesultanan 1

• Jaga Sejarah dan Budaya Wong Kito

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menyetujui atau menginginkan menganggarkan pembangunan untuk istana kesultanan Kota Palembang. Tujuannya agar tidak kehilangan sejarah ciri khas Kota Palembang yaitu kesultanannya.

Diketahui di Kota Palembang ini ada dua sultan, yakni Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama RM Fauwaz Diradja dan
Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.

Sayangnya meski memiliki dua sultan, Kesultanan Palembang satu-satunya yang tidak memiliki keraton di Indonesia karena dihancurkan Belanda saat zaman penjajahan. Tentang ketiadaan istana ini, Wakil Walikota Palembang kepada Tribun Sumsel mengatakan Pemkot Palembang ingin menganggarkan dana pembangunan istana untuk Kesultanan Palembang ini.

"Kenapa tidak ya (bangun istana Kesultanan Palembang, red), itu adalah suatu bentuk kecintaan kita terhadap sejarah kesultanan dan untuk mengembangkan pariwisata dan kebudayaan kota Palembang," kata Fitrianti Agustinda di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Jumat (3/2/2023).

Menurut Wakil Walikota Palembang di Kota Palembang ini kalau memang itu yang terbaik tentu Pemkot Palembang harus dukung dan menyetujui ingin menganggarkan pembangunan.

"Dalam arti memperkaya hasanah budaya kita dan memperkenalkan sejarah kepada anak-anak kita nanti supaya nantinya tidak kehilangan sejarah kota Palembang," tutup Fitrianti kepada tribunsumsel.

Sultan Budaya

Sementara sejarawan Sumsel Dr Dedi Irwanto MA mengatakan adanya dua Sultan Palembang yang tanpa Istana saat ini, yaitu Sultan Mahmud Badaruddin IV Fauwaz Diradja dan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin merupakan Sultan Budaya.

Menurutnya setelah kesultanan Palembang dihapuskan oleh penjajah Belanda pada tahun 1821-1823, Sultan Mahmud Badarudin (SMB) II diasingkan ke Ternate, dan digantikan Sultan Ahmad Najamudin IV sebagai Sultan, dan selama berkedudukan di Keraton Kuto Besak yang sekarang menjadi Benteng Kuto Besak (BKB).

"Tapi setelah dihapuskan kesultanan Keraton Kuto Besak dijadikan markas atau benteng militer oleh kolonial Belanda saat itu, setelah masa yang cukup lama vakum sekitar 1 abad lebih, setelah itu muncul fenomena baru, ada beberapa pihak yang beradasarkan zuriat atau silsila mengklaim sebagai sultan Palembang SMB IV Fauwaz Diradja dan Iskandar Mahmmud Badarudin, " katanya.

Namun persoalannya memang pertama menurut dia dua sultan ini adalah sultan budaya, bukan sultan dalam rangka Sultan politik, sultan yang memiliki kekuasaan di masa lampau.

"Tentu yang jadi kesulitan masyarakat adalah melihat fenomena dua sultan ini, yang jadi stigma masyarakat mereka akan mengakui sultan mana saja. Apabila salah satu bisa membebaskan keraton kuto besak sebagai keraton di masa lampau, kesultanan Palembang itu menjadi menempati keraton Besak yang saat ini masih di bawah Kodam II Sriwijaya," paparnya.

Fenomena- fenomena yang terus bergejolak di masyarakat Sultan mana yang diakui dan dianggap sah, diakuinya kalau dilihat zuriatnya memenang Sultan Mahmud Dirja IV adalah itu lebih kuat dibanding Sultan Iskandae. Tetapi di mata masyarakat itu adalah bahwa kedua-duanya adalah sultan yang tidak memiliki istana, sehingga masyarakat masih meragukan yang mana sultan yang diklaim masyarakat luas..

"Termasuk pemerintah Palembang dan provinsi Sumsel kadang masih ragu keduanya, sehingga mengundang keduanya, dan ini persoalan yang sangat pelik menurut saya. Tetapi kembali pengakuan dari masyarakat terhadap salah satu Sultan itu adalah semakin besar pengakuan itu, semakin besar salah satunya yang menjadi Sultan budaya di provinsi Sumsel khusunya Palembang, " tuturnya.

Jika dilihat dari segi kegiatan- kegiatan budaya yang dilakukan, Dosen Unsri menilai Sultan SMB IV Fauwaz Diradja banyak diakui, karena di satu sisi banyak pembelaan-pembelaan masyarakat, pandangan dirinya persoalan budaya persoalan sejarah di kota Palembang dan juga banyak kegiatan event- event budaya.

"Ketika mereka masuk ke ranah kegiatan budaya itu, maka semakin banyak masyarakat mengakui mana dari dua ini, yang menjadi Sultan yang kita kenal sebagai Sultan simbol budaya ini, " pungkasnya.

Keraton Diperlukan

Kota Palembang termasuk daerah Kesultanan, namun sayangnya tak ada istana atau keraton. Untuk itu banyak yang bertanya dimana keraton atau istana Palembang Darussalam?

Menurut Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama RM Fauwaz Diradja SH MKn, Kesultanan Palembang Darussalam ini sebenarnya dulunya memiliki beberapa istana dan yang terakhir di Benteng Kuto Besak (BKB)

"Dulu ada namanya Kuto Kecik, Beringin Janggut dan ada juga namanya Kuto Gawang di daerah Pusri. Namun itu sudah tidak ada, sebab di tahun 1660an dihancurkan oleh VOC," kata SMB IV saat diwawancarai secara langsung oleh Tribun Sumsel, Jumat (3/2)

Masih kata SMB IV, karena di Kuto Gawang sudah hancur maka pindah ke Baringin Janggut, kemudian ke Kuto Kecik dan akhirnya di kuto besak atau BKB. Disitulah istana terakhir Kesultanan SMB II.

"Kalau bentengnya masih ada, tapi kalau istananya karena memang terbuat dari kayu dan pertempuran zaman dulu sangat dahsyat maka saya lihat nggak ada lagi," ungkapnya

Menurutnya, struktur bangunannya sudah tidak ada, tapi ada denanya yang dibuat Mayor Williamton pada masa Kesultanan Palembang Darussalam.

"Kalau saya berharapnya ada keraton atau istana di Palembang. Tujuannya sebagai pusat budaya, edukasi, adat dan lain-lain segala sesuatu yang terkait Palembang Darussalam," katanya

Masih kata SMB IV, bisa edukasi terkait seni tutur, seni sastra dan semua budaya yang ada untuk menjadikan kearifan lokal Palembang ini lebih bernilai dan diresapi masyarakat.

"Kalau yang ada saya buat Istana Adat di Sultan Mansyur, untuk tempat rapat-rapat adat dan kegiatan kesenian yang lingkupnya kecik. Sebab luasannya tidak sebesar di BKB. Kalau di Istana Adat paling bisa untuk 100 orang," ungkapnya

Menurutnya, kalau di BKB bisa mengedukasi banyak orang, baik mahasiswa, sekolah ataupun masyarakat yang kapasitasnya bisa ribuan orang. Bahkan kalau dibuat sebagai tempat pertunjukan seni cukup menarik, semisal di dalam BKB dibuat lagi Istana dengan tujuan untuk membuat kegiatan budaya dan melestarikan adat budaya yang ada di Sumsel.

"Kalau wacana sudah sering kita diskusikan dengan Pemkot, Kodam II Sriwijaya dan pihak terkait lainnya. Namun memang terhambat karena kini itu milik Kodam II Sriwijaya," katanya

Masih kata SMB IV, kalau berdasarkan sejarahnya memang milik Kesultanan Palembang Darussalam. Hanya saja karena ini NKRI, maka menghargai bahwa BKB dikuasai atau dipelihara Kodam II Sriwijaya.

"Ia kita juga berterimakasih sudah dipelihara, hanya saja harapannya jangan sampai peninggalan yang ada ini dihancurkan tapi kalau bisa dilestarikan seperti bentengnya dan lain-lain yang memiliki sejarah," katanya

Menurutnya untuk kendala hingga kini belum terealisasi membuat keraton atau istana di BKB, karena memang ada prosedurnya. mudah-mudahan petinggi Kodam dan TNI bisa membuka diri. Karena Yogjakarta saja bisa, yang dulunya punya tentara oleh Kodam dan dihibahkan ke pemerintah.

"Jadi sekarang tinggal bagaimana legowonya pemerintah untuk melepaskan itu. Kita sambil terus berusaha, dan bersinergi untuk mewujudkan hal tersebut," katanya

SMB IV mengatakan, harusnya Pemerintah juga sering-sering membuat kegiatan yang bertemakan kesultanan seperti menulis Melayu, ratib saman dan kegiatan lainnya.

"Alangkah baiknya masyarakat diedukasi banyak kesenian di Sumsel.
Jangan sampai kedepan Palembang jadi budaya K Pop. Karena lebih ke Korea bukan Palembang," cetusnya

Masih kata Sultan SMB IV, jangan sampai pula hanya dikenal selogan, seperti iwak belida yang sudah susa dicari. Jangan hanya jadi kenangan.

"Ke depannya mari sama-sama rumuskan adat dan budaya Palembang. Kalau saya sendiri tidak bisa singel fighter kita perlu kolaborasi dan sinergitas," katanya

Menurutnya, untuk Pemprov Sumsel sudah cukup baik, hanya memang harus aktif. Sebab Sumsel ini kan luas wilayahnya. Kalau Pemkot masih sangat minim perhatiannya, karena komunikasinya juga minim.

"Bikinlah kegiatan itu tidak hanya untuk kota saja tapi masyarakat secara umum. Sebab identitas kita akan hilang kalau tidak dijaga," katanya

Sementara itu terkait adanya dua Sultan menurutnya, ia tidak terlalu meributkan hal seperti itu. Tapi lebih ke bagaimana kesulitann bermanfaat. Balik lagi tupoksinya harus melestarikan dan menguatkan budaya.

"Tidak ada kegiatan yang saling menjatuhkan, karena kalau saling menjatuhkan nama kita jelek. Untuk itu masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana manfaatnya," katanya

Menurut SMB IV, ia disebut SMB IV karen silsilah yang jelas. Untuk itu ia ingin melestarikan budaya yang ada, tetap menjaga nilai-nilai yang ada di kesulatan pada zaman dulu.

Rencana Bangun Keraton Sejak 2011

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin mengatakan, rencana Pemkot Palembang yang berencana menganggarkan pembangunan untuk istana Kesultanan Kota Palembang disambut baik pihaknya, namun hal itu diharapkan bisa terwujud kedepannya.

Mengingat pada tahun 2011 lalu, meski pihaknya sudah rapat dengan pihak Pemprov untuk membangun kembali Keraton Palembang Darussalam, namun nyatanya hingga saat ini belum ada realisasinya.

"Sudah 12 tahun lalu di zaman Gubernur pak Alex Noerdin, pada waktu itu kita rapat dengan Asisten II Pemprov Sumsel Edy Hermanto dengan rencana akan dilakukan pemindahan barak militer di BKB, yang memakan waktu juga, tapi karena ada Sea Games distop dahulu, " kata Sultan Iskandar, Minggu (8/2/2023).

Disisi lain, pemindahan barak militer di Benteng Kuto Besak (BKB) yang dulunya adalah istana Keraton Kesultanan Palembang, memiliki syarat jika hendak dipindahkan dengan tempat yang bisa dikatakan strategis yaitu di Jakabaring saat itu rencananya.

"Nah,sedangkan untuk RS AK Gani nya pak Gubernur sempat mengatakan tidak mungkin memindahkan langsung RS sebelum dibangun RS yang baru, sehingga harus disiapkan terlebih dahulu," ucapnya.

Pembahasan Keraton Palembang itu dijelaskan Sultan Iskandar sempat kembali dibahas Alex Noerdin dihadapan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Walikota Palembang Harnojoyo dan sejumlah pihaknya lainnya, saat moment Gerhana Matahari pada 2016 lalu di Jembatan Ampera Palembang.

"Pada kesempatan itu, pak Alex mengatakan agar Museum BKB diberikan saja untuk Kesultanan Palembang, dan itu lah janjinya dan banyak saksinya termasuk ada Wamen pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun nyatanya semua belum ada kejelasan," paparnya.

Ditambahkan Sultan Iskandar yang mengklaim Sultan hasil musyawarah mufakat Raja Kesultanan yang ada, beberapa data yang sudah di bincangi dengan Pemprov Sumsel saat itu, hingga sekarang masih lengkap berkasnya, termasuk surat dari Sekda untuk rencana penganggaran untuk pembangunan.

"Saya rasa secara implementasi janji Pemda kepada kita ,sudah tidak terpenuhi dalam hal ini, dan pastinya kita minta yang terbaik kepada Allah SWT, karena kalau mau dilihat adanya sesuatu nawaitu atau niat LRT itu berapa triliunan dana untuk membangun, termasuk jalan tol dan mega proyek lainnya. Padahal tidak seberapa kalau untuk membangun keraton kesultanan Palembang Darussalam, tapi kita tak menampik Palembang merupakan kesukuan terbesar juga wilayahnya di Indonesia," paparnya.

Disisi lain, meski Kesultanan Palembang tidak memiliki Keraton saat ini, dirinya selaku Ketua Umum (etum) Yayasan Kesultanan Raja Nusantara yang menghimpun 179 Raja Nusantara, cukup bangga karena Palembang pernah menjadi tuan rumah Keraton Nusantara ke VII pada tahun 2010, dan jelas hal itu ada pengakuan.

"Semua yang ada punya keraton tapi Allah itu mengangkat drajat kita, meski kita tidak ada Keraton tapi kita terpilih sebagai tuan rumah" tandas pria yang juga sebagai Panglima Besar Barisan Adat Nusantara (BaraNusa) pusat dan pendiri Masjid Keraton Nusantara ini.

Dilanjutkan Iskandar, meski Pemprov Sumsel dalam hal ini Gubernurnya belum bisa memperjuangkan Keraton Kesultanan Palembang kembali ada, pihaknya tetap berharap terus bisa diwujudkan kedepan.

"Kita sudah memperjuangkan dan surat sudah ada dan lengkap.
Kita sudah berupaya bersama gubernur Alex dan kita sudah surati pak Herman Deru juga sebagai Gubernur Sumsel skarang, dimana surat ke gubernur untuk dilanjuti. Mengingat BKB merupakan kewenangan pemprov Sumsel dengan kodam II Sriwijaya, apalagi BKB itu milik kita, itu ulayat kita. Tapi kita bangga itu dicatat, bahwa kita tuan rumah pertama Festival Keraton nusantara ke 7 tahun 2010 salah satu kesultanan, yang belum punya Keraton tapi dilaksanakan disini, " pungkasnya. (cr21/arf/nda)

Baca berita lainnya langsugn dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel