LIPSUS: Tahta Tanpa Istana, Pemkot Palembang Siapkan Anggaran Pembangunan Istana Kesultanan 1

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menyetujui atau menginginkan menganggarkan pembangunan untuk istana kesultanan Kota Palembang. Tujuannya agar tidak kehilangan sejarah ciri khas Kota Palembang yaitu kesultanannya.

Diketahui di Kota Palembang ini ada dua sultan, yakni Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama RM Fauwaz Diradja dan
Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.

Sayangnya meski memiliki dua sultan, Kesultanan Palembang satu-satunya yang tidak memiliki keraton di Indonesia karena dihancurkan Belanda saat zaman penjajahan. Tentang ketiadaan istana ini, Wakil Walikota Palembang kepada Tribun Sumsel mengatakan Pemkot Palembang ingin menganggarkan dana pembangunan istana untuk Kesultanan Palembang ini.

"Kenapa tidak ya (bangun istana Kesultanan Palembang, red), itu adalah suatu bentuk kecintaan kita terhadap sejarah kesultanan dan untuk mengembangkan pariwisata dan kebudayaan kota Palembang," kata Fitrianti Agustinda di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Jumat (3/2/2023).

Menurut Wakil Walikota Palembang di Kota Palembang ini kalau memang itu yang terbaik tentu Pemkot Palembang harus dukung dan menyetujui ingin menganggarkan pembangunan.

"Dalam arti memperkaya hasanah budaya kita dan memperkenalkan sejarah kepada anak-anak kita nanti supaya nantinya tidak kehilangan sejarah kota Palembang," tutup Fitrianti kepada tribunsumsel.

Sultan Budaya

Sementara sejarawan Sumsel Dr Dedi Irwanto MA mengatakan adanya dua Sultan Palembang yang tanpa Istana saat ini, yaitu Sultan Mahmud Badaruddin IV Fauwaz Diradja dan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin merupakan Sultan Budaya.

Menurutnya setelah kesultanan Palembang dihapuskan oleh penjajah Belanda pada tahun 1821-1823, Sultan Mahmud Badarudin (SMB) II diasingkan ke Ternate, dan digantikan Sultan Ahmad Najamudin IV sebagai Sultan, dan selama berkedudukan di Keraton Kuto Besak yang sekarang menjadi Benteng Kuto Besak (BKB).

"Tapi setelah dihapuskan kesultanan Keraton Kuto Besak dijadikan markas atau benteng militer oleh kolonial Belanda saat itu, setelah masa yang cukup lama vakum sekitar 1 abad lebih, setelah itu muncul fenomena baru, ada beberapa pihak yang beradasarkan zuriat atau silsila mengklaim sebagai sultan Palembang SMB IV Fauwaz Diradja dan Iskandar Mahmmud Badarudin, " katanya.

Namun persoalannya memang pertama menurut dia dua sultan ini adalah sultan budaya, bukan sultan dalam rangka Sultan politik, sultan yang memiliki kekuasaan di masa lampau.

"Tentu yang jadi kesulitan masyarakat adalah melihat fenomena dua sultan ini, yang jadi stigma masyarakat mereka akan mengakui sultan mana saja. Apabila salah satu bisa membebaskan keraton kuto besak sebagai keraton di masa lampau, kesultanan Palembang itu menjadi menempati keraton Besak yang saat ini masih di bawah Kodam II Sriwijaya," paparnya.

Fenomena- fenomena yang terus bergejolak di masyarakat Sultan mana yang diakui dan dianggap sah, diakuinya kalau dilihat zuriatnya memenang Sultan Mahmud Dirja IV adalah itu lebih kuat dibanding Sultan Iskandae. Tetapi di mata masyarakat itu adalah bahwa kedua-duanya adalah sultan yang tidak memiliki istana, sehingga masyarakat masih meragukan yang mana sultan yang diklaim masyarakat luas..

"Termasuk pemerintah Palembang dan provinsi Sumsel kadang masih ragu keduanya, sehingga mengundang keduanya, dan ini persoalan yang sangat pelik menurut saya. Tetapi kembali pengakuan dari masyarakat terhadap salah satu Sultan itu adalah semakin besar pengakuan itu, semakin besar salah satunya yang menjadi Sultan budaya di provinsi Sumsel khusunya Palembang, " tuturnya.

Jika dilihat dari segi kegiatan- kegiatan budaya yang dilakukan, Dosen Unsri menilai Sultan SMB IV Fauwaz Diradja banyak diakui, karena di satu sisi banyak pembelaan-pembelaan masyarakat, pandangan dirinya persoalan budaya persoalan sejarah di kota Palembang dan juga banyak kegiatan event- event budaya.