Nasib Ketua KPU Lubuklinggau Tabrak Pelajar Kakak Beradik di PALI Hingga Tewas, Diamankan Polisi

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI - Nasib Ketua KPU Lubuk Linggau, Topandri pasca terjadinya kecelakaan maut yang menyebabkan dua kakak beradik meninggal dunia di Kabupaten PALI Sumatera Selatan, saat ini sudah di amankan oleh Satlantas Polres PALI.

Hal tersebut diketahui saat Sripoku.com mengkonfirmasi kebenaran tersebut melalui nomor WhatsApp Kasatlantas Polres PALI AKP Kukuh Fefrianto.

Melalui pesan WhatsApp nya AKP Kukuh mengatakan kalau pengendara mobil Toyota Rush B 2473 POZ tersebut sudah di amankan oleh Satlantas Polres PALI.

"Dari awal kejadian, pengendara mobil beserta kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah kita amankan di Polres PALI, "jawab AKP Kukuh melalui pesan WhatsApp, Selasa (26/12/2023).

Ketika disinggung terkait upaya damai atau Restorative Justice yang saat ini akan dilakukan pengendara mobil.

AKP Kukuh hanya menjawab singkat, dan mengatakan bahwa pihaknya esok akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu.

"Nanti ya, besok pagi kita mau gelar perkara terlebih dahulu,"

"Untuk upaya hukumnya masih kita dalami dan masih dilakukan proses penyelidikan dan belum selesai," jawabnya lagi.

Untuk diketahui Satlantas Polres PALI bersama dengan pada Senin (25/12/2023) kemarin, telah kembali melakukan melakukan Olah TKP untuk mencari bahan analisa tambahan di TKP kecelakaan.

Satlantas Polres PALI bersama TAA Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumsel melakukan investigasi untuk mengukur jarak awal titik tabrakan dan menganalisa penyebab kecelakaan antara mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Topandri Ketua KPU Lubuk Linggau bertabrakan dengan sepeda motor yang menyebabkan ketiga orang pelajar menjadi korban kecelakaan. 

Baca juga: Curhat Pilu Orangtua Pelajar Kakak Beradik Tewas Ditabrak Ketua KPU Lubuklinggau, Cuma Punya 2 Anak

Baca juga: Fakta Pilu Kakak Beradik di PALI Tewas Ditabrak Ketua KPU Lubuklinggau, Dimakamkan di 1 Liang Lahat

Sulit Terapkan Resotrasi Justice

Pakar Hukum dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Artha Febriansyah SH MH menilai, Restorasi Justice (RJ) sulit dilakukan kepada perbuatan hukum yang dianggap berat dengan ancaman diatas 5 tahun atapun menyangkut menghilangkan nyawa seseorang. 

Hal ini menyikapi terjadinya kecelakaan maut mengakibatkan korban tewas (pengendara motor Honda Beat) yang melibatkan mobil Toyota Rush B 2473 POZ yang dikendarai Ketua KPU Kota Lubuklinggau, Topandri, Minggu (24/12/2023) di jalan Benakat Minyak Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI Sumatera Selatan (Sumsel). 

"Restorasi Justice memang ada diaturan kejaksaan, Mahkamah Agung (MA) dan Kapolri, namun yang ancaman hukuman diatas 5 tahun tidak bisa dilakukan Restorasi Justice. Nah, kalau penyelesaian masalah perkara pidana Restorasi Justice akan sulit, apalagi korbannya meninggal dunia," kata Artha, Senin (26/12/2023).

Meski begitu diungkapkan dosen Hukum Pidana dan kriminologi Fakultas Hukum Unsri ini, dalam hukum yang hidup di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terdapat hukum adat, yang salah satu rujukannya yaitu kitab Simbur Cahaya untuk dimungkinkan. 

"Restorasi Justice itu memulihkan keadaan korban, dan pastinya orang mati tidak bisa dipulihkan, beda halnya dengan maling motor dan korban minta kembalikan motor untuk upaya memulihkan, dan kalau tidak memperhatikan kepentingan korban tidak akan tercapai keadilan bagi korban, dan itu konsep dasarnya, " jelasnya. 

Dengan begitu Artha menilai, bukanlah restorasi justice yang digunakan namun penyelesaiannya dengan hukum ada yang ada. 

"Seharusnya bukan restorasi justice untuk menyeselesaikn perkara itu, tapi ada mediasi penal dan ada konsep hukum adat tepung tawar itu bisa dilakukan, tapi tinggal dari pihak kepolisian apakah mau mengaanggapmya sebagai diskresi (pengecualian). Tapi kalau Restoraai justice apa yang dipulihkan nyawa orang itu. Jadi Restorasi justice kalau ancamannya diatas 5 tahun atau menghilangkan nyawa manusia, tidak disarankan, tapi pakai hukum adat tapi harus dibuktikan kelalaian yang bisa atau pantas dimaafkan, " tandasnya. 

Hal senada diungkapkan ahli hukum pidana Sumsel Ahmad Al Azhar SH MH jika, restorasi justice sulit diterapkan jika korbannya meninggal dunia. 

Dirinya sendiri pastinya mengungkapkan turut berduka cita terhadap korban dan turut prihatin semoga keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan, demikian juga  yang menabrak mendapatkan jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. 

Ia menerangkan terkait penyelesaian masalah restorasi justice ini apakah bisa dilakukan terhadap masalah ini, ada rujukannya yang pertama Surat Edaran Jampidum nomor 1 tahun 2022 terus peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 pasal 5 (4) . 

"Artinya terhadap masalah ini yang menyebabkan meninggalnya seseorang masuk pada pasal 310 menyebabkan bersangkutan meninggal dunia akibat kejadian ini, terhadap hilangnya nyawa seseorang menurut hemat kami tidak bisa diterapkan restorasi justice karena dua ketentuan itu, " paparnya. 

Kemudian adanya peraturan kapolri nomor 8 tahun 2021 menyatakan, bahwa perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan restorasi justice adalah perkara tindak pidana ringan seperti pada pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 438. 

"Sedangkan yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang, tidak bisa dilakukan restorasi justice kalau melihat ketentuan ini. Artinya terhadap kejadian ini tidak bisa dilakukan restorasi justice, " tandasnya. 

Namun, diungkapkan Azhar jalan yang terbaik itu mungkin untuk dilakukan perdamaian, meskipun perdamaian itu tidak menghapuskan pidana seseorang.

"Semoga saja, baik keluarga korban maupun pengendara kendaraan sama- sama diberikan kesabaran, dan menemukan jalan terbaik menyelesaikan ini dengan cara perdamaian, " pungkasnya. (Tribunsumsel.com/ Arief Basuki Rohekan, Sripoku.com/ Apriansyah)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News