Liputan Khusus Tribun Sumsel
Kurikulum Merdeka SMA Sederajat Mulai Diterapkan, Disdik Sumsel: Bukan Hal Menakutkan -2
Sekretaris Disdik Sumsel Awaludin mengatakan penerapan Kurikulum Merdeka SMA sederajat bukan hal menakutkan yang perlu dikhawatirkan.
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel Awaludin mengatakan penerapan Kurikulum Merdeka SMA sederajat bukan hal menakutkan yang perlu dikhawatirkan oleh wali murid dan murid.
Perubahan pasti ada dan Kurikulum Merdeka adalah sebuah keniscayaan sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan.
Sebelum Kurikulum Merdeka ditetapkan sudah lebih dulu dilakukan sosialisasi dan implementasinya juga tidak langsung sekaligus tapi juga bertahap agar memberikan ruang dan waktu bagi murid dan orangtua beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Disinggung kurikulum baru tersebut akan menjadi beban orangtua karena harus membeli buku paket lagi, Awal mengatakan buku menjadi hal penting bagi siswa menuntut ilmu.
Dia mengibaratkan bertani maka cangkul adalah alatnya, sedangkan bagi siswa menuntut ilmu buku adalah alatnya menimba ilmu. Oleh sebab itu orangtua juga harus paham hal itu agar proses belajar mengajar juga lancar.
Baca juga: LIPSUS: Ortu Gamang Siswa Bimbang, SMA Sederajat Terapkan Kurikulum Merdeka -1
Soal buku paket, sekolah juga sudah menganggarkan dana BOS membeli buku sekolah. Namun jika dirasa buku itu belum cukup memenuhi kebutuhan belajar maka bisa dicari upaya lain menggali ilmu dengan membaca buku online, memanfaatkan fasilitas internet mencari sumber bacaan dan lainnya.
"Soal biaya membeli buku atau misal boleh difotokopi atau lainnya itu perkara teknis dan semuanya bisa didiskusikan jangan sampai ada hambatan," katanya.

Awal juga menegaskan Kurikulum Merdeka sudah dikaji dan pasti dinilai memberikan manfaat karena bisa mengembangkan karakter dan potensi siswa itu sendiri.
Metode belajarnya juga bebas tidak terbatas untuk siswa di kota dengan kemudahan akses internet saja tapi juga siswa di daerah yang tidak ada sinyal internet juga tetap bisa menerapkan kurikulum ini karena Kurikulum Merdeka tidak identik dengan internet dan IT.
"Agar orangtua dan murid tidak resah atau khawatir dengan penerapan kurikulum merdeka, Dinas Pendidikan secara masif akan mengedukasi orangtua wali memberikan pemahaman konsep Kurikulum Merdeka. Edukasi akan akan terus menerus dilakukan melalui rapat komite dan lainnya," terang Awal.
Selain itu juga bagi orang tua atau wali murid juga terbuka ruang komunikasi dan konsultasi jika tidak paham apa itu Kurikulum Merdeka.
"Silakan tanyakan langsung ke kantor Dinas Pendidikan, atau tanya guru karena tidak ada masalah. Bukan hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi orang tua dan murid mengenai penerapan Kurikulum Merdeka ini," tegas Awaludin.
Kurikulum Merdeka
Situs resmi Kemendikbud Ristek, merinci Kurikulum Merdeka atau sering disebut juga dengan Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada siswa akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi.
Dalam Kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.
Liputan Khusus Tribun Sumsel
Lipsus Tribun Sumsel Kurikulum Merdeka SMA
kurikulum merdeka sma
Aku Lokal Aku Bangga
Lokal Bercerita
mata lokal menjangkau indonesia
Tribunsumsel.com
Pemilik Kafe Kopi di Palembang Tertolong Momen Buka Bersama, Harga Kopi Tembus Rp 52 Ribu Per Kg -3 |
![]() |
---|
Harga Kopi Rp 52 Ribu Per Kg Termahal Sepanjang Sejarah, Kini Ramai-ramai Beli Emas -2 |
![]() |
---|
LIPSUS : Bisnis Kafe Kopi Gulung Tikar, Harga Kopi Tembus Rp 52 Ribu Per Kg -1 |
![]() |
---|
Pajak Hiburan 40-75 Persen Berlaku Bakal Matikan Usaha, GIPI Sumsel Ajukan Gugatan ke MK -2 |
![]() |
---|
LIPSUS: Pengunjung Karaoke Kaget Tarif Naik, Pajak Hiburan 40-75 Persen Berlaku -1 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.