TAG
Mahkamah Konstitusi (MK)
-
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pendidikan
Rabu, 28 Mei 2025
-
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj Lury Elza Alex Noerdin menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi
Rabu, 28 Mei 2025
-
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendidikan dasar sembilan tahun (SD-SMP) harus digratiskan oleh negara, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Rabu, 28 Mei 2025
-
Riris Risma Ajiningrum bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), berhasil menangkan gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar gratis
Rabu, 28 Mei 2025
-
Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menegaskan ihwal negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan dasar.
Rabu, 28 Mei 2025
-
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap ketidakpuasan dalam penyelenggaraan PSU Pilkada Empat Lawang tidak berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK
Jumat, 25 April 2025
-
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan isi putusan terkait sengeketa Pilkada Pesawaran 2024, Senin (24/2/2025).
Senin, 24 Februari 2025
-
Mahkamah Konstitusi melanjutkan 1 gugatan pada Pilkada 2024 Kabupaten Empat Lawang ke tahap pembuktian lanjutan.
Selasa, 4 Februari 2025
-
Berikut ini jadwal lengkap agenda sidang Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selasa, 28 Januari 2025
-
Hal ini menjadi angin segar bagi partai politik (parpol) menengah dan kecil yang ada dalam memenuhi syarat minimal dukungan.
Kamis, 2 Januari 2025
-
Sebanyak delapan daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) yang melaksanakan Pilkada digugat ke MK
Senin, 9 Desember 2024
-
Sebanyak 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Sumsel) mengajukan gugatan Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Senin, 9 Desember 2024
-
3 anggota DPR RI Fraksi PDIP sampaikan curhatan kepada massa aksi terkait revisi Undang Undang Pilkada di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).
Kamis, 22 Agustus 2024
-
Adapun Dasco mengatakan pendaftaran Pilkada 2024 pada 27-29 Agustus 2024 akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kamis, 22 Agustus 2024
-
KPU Kabupaten OKU Timur masih menunggu arahan dari KPU RI terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal pencapolan Pilkada
Rabu, 21 Agustus 2024
-
Kemudian, MK dalam Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 ini memperjelas bunyi Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada menjadi:
Rabu, 21 Agustus 2024
-
sebanyak 14 perkara yang diajukan dari daerah pemilihan Sumsel baik tingkat Kabupaten, kota, provinsi hingga RI tak diterima MK.
Rabu, 22 Mei 2024
-
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima atau menolak Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang diajukan Masturo
Rabu, 22 Mei 2024
-
Artikel ini berisi penjelasan mengenai arti dari Dissenting Opinion istilah yang mengemuka di putusan Mahkamah Konstitusi pada sidang sengketa Pilpres
Rabu, 24 April 2024
-
Beredar unggahan yang mengklaim gugatan dari pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Rabu, 3 April 2024
