MK Resmi Hapus Ambang Batas Untuk Maju Pilpres, Disebut Angin Segar Bagi Parpol Menengah dan Kecil

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Mahkamah Konstitusi (MK) RI telah memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Hal ini menjadi angin segar bagi partai politik (parpol) menengah dan kecil yang ada dalam memenuhi syarat minimal dukungan. 

Menurut pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Febrian, meski memberikan kesempatan kepada parpol untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presidennya sendiri, namun semuanya tetap menunggu perubahan undang-undang yang ada. 

"Putusan MK ini,  artinya memberikan kesempatan partai sedang dan kecil yang ada, untuk bisa berkontestasi di Pemilu Presiden," kata Febrian, Kamis (2/1/2025).

Dijelaskan Febrian, putusan MK itu memang tidak secara spesifik menyatakan angka syarat minimal untuk bisa mengusung pasangan calon nanti.

Melainkan aturan selama ini syarat minimal 20 persen kursi di DPR RI atau 25 persen suara sah pemilu legislatif melanggar undang-undang dasar. 

"Apalagi, kalau syarat minimal 10 persen bunyinya pasti lebih ringan, karena selama ini partai besar koalisi dan partai kecil nambah saja. Jadi, ini angin segar bagi partai menengah dan kecil, untuk ikut berpatisipasi dalam mencalonkan presiden dan wapres kedepan, " terangnya. 

Diungkapkan Febrian, Diktum putusan MK itu bunyinya mengikat dengan mengabulkan permohonan penggugat karena peraturan yang ada bertentangan dengan undang-undang dasar

"Logikanya yang terbangun terhadap pasal itu, bertentangan menurut pendapat penggugat diterima MK yang dimasukan dalam berita negara. Artinya, putusan MK soal itu memiliki kekuatan hukum mengikat, " cap Febrian. 

Ditambahkan Febrian, meski dalam putusan itu ada Dissenting opinion (perbedaan pendapat hakim yang tidak sependapat dengan mayoritas dalam suatu putusan), tapi putusan itu tetap berlaku. 

"Intinya dari 9 hakim MK, sebagian besar menerima gugatan itu, sehingga syarat dukungan minimal 20 dan 25 persen tidak bisa digunakan lagi. Akan tetapi putusan MK ini uji norma terhadap undang-undang Dasar dalam kaitan itu tentu bagaimana persoalan dengan PT ini. Yang jelas satu hal apakah norma ini syarat minimal 20 dan 25 persen itu akan diterima, kalah menilik substansi gugatan ataupun substansi yang terekam selama ini, jelas clear  berkaitan dengan calon sedikit ya.g akan mengakibatkan calon tunggal, " tuturnya. 

Diungkapkan Febrian, persoalan membentuk undang-undang itu seyogyanya di DPR RI, dan putusan ini harus ditindkalanjuti DPR RI, karena berwenang membuat undang- undang untuk menyikapi putusan MK tersebut. 

"Jadi, yang terbangun di pikiran saya, undang-undang nanti (syarat minimal dukungan) dia tidak boleh tinggi dan persis sama sebelnya, namun harus dibawah itu. Tetapi kalau dilepas nol persen tidak sesuai dengan teori kenegaraan, apa itu limitasi menjadi penting tidak boleh dilepaskan sampai nol persen. Kita ambil contoh ekstrem begitu, siapapun parpol mengusulkan pasangan calon logikanya terbangun calon jumlahnya tidak terbatas. Jadi sebaiknya putusan MK ini kembalikan ke marwa pembuat undang- undang untuk menyikapinya," tandasnya. 

Dilanjutkan Febrian, logika sederhananya dari 20 atau 25 persen syarat minimal dukungan itu, paling pas dengan kondisi sekarang
yngg dimana dipengaruhi oleh kondisi politik, tata negara dan sosial politik. 

"Tiga hal ini dipikirkan, konteks nanti DPR RI memahami pasal yang ada tidak bertentangan dengan konstitusi. Ini juga (jumlah pasangan) tetap dibatasi, karena kita tidak setuju jika tidak dibatasi, mengingat demokrasi itu harus terbatas tidak boleh selonong boy, tidak boleh tidak terbatas dengan pembatasan kekuasaan," tukasnya seraya hal ini bisa diterapkan pada Pilpres 2029 jika undang-undangnya sudah rampung. 

Baca juga: KPU Sumsel Bersiap Hadapi 9 Gugatan Pilkada Sumsel 2024 di MK, Pelajari dan Kumpulkan Bukti

Baca juga: Ungguli Kotak Kosong di Pilkada Empat Lawang, Pelantikan Joncik Muhammad-Arifai Tunggu Putusan MK