TAG
DPRD Palembang
-
Pimpinan DPRD Palembang Nilai Surat Kemendagri Kontradiktif
"Hasilnya, kami memutuskan ada dua penasfiran antara UU nomor 8/2015 dengan PP nomor 49/2008. Kami melihat ada kontradiktif, hasil konsultasi kami
Senin, 14 Desember 2015 -
27 November, DPRD Palembang Bentuk Tatib Pilwawako
"Nanti pada 27 November akan diumumkan pembentukan tatib Pilwawako, sekalian dilaksanakan paripurna pembahasan APBD induk kota Palembang 2016,"kata Ch
Minggu, 22 November 2015 -
Breaking News: Mang Jai Anggota DPRD Palembang Meninggal Dunia
Anggota DPRD Kota Palembang H RM Zaini alias Mang Jai meninggal dunia, Rabu, (18/11/2015)
Rabu, 18 November 2015 -
Komisi 2 Akan Bertindak Netral Selesaikan Masalah Pasar 16 Ilir
"Pasar Kuto baru rangkum dan menyarankan kepada PD Pasar tembusan ke Pemkot untuk kontrak Pasar Kuto dihentikan dengan PT GTP dan pengelolaan dikembal
Rabu, 11 November 2015 -
Aliansi Pemantau Keuangan Sumatera Selatan Datangi Kejaksaan Tinggi Sumsel
Kami sangat prihatin, untuk sewa penginapan kepala sekolah, diklat pra jabatan hingga makan dan minum mengeluarkan dana hingga Rp 1.998 miliar.
Senin, 9 November 2015 -
Wakil Ketua DPRD: Pemilihan Wawako Bisa Gunakan Tatib Dewan
"PP memang dalam waktu dekat akan keluar, sambil menunggu DPRD Palembang membuat tatib dulu. Dimana PP harus diadopsi sesuai uu nomor 8/2015, kalau
Minggu, 8 November 2015 -
PBB Masih Tunggu Secara Resmi Nama Cawawako Palembang
"Kita koordinasikan dengan anggota dewan disini (DPRD Palembang), kalau pemilhan nanti akan kita berikan masukan. Setelah disampaikan calon-calonnya,
Rabu, 4 November 2015 -
DPRD Palembang Masih Menunggu Revisi PP 49/2008
"PP nomor 49 tahun 2008 lagi direvisi dan diganti yang baru,"kata ketua DPRD kota Palembang Mulyadi disela-sela partai Demokrat memperingati HUT Sumpa
Minggu, 1 November 2015 -
Pelaku Usaha Desak DPRD Pilih Cawawako Secara Jernih
Menurut Herlan, dengan pemilihan Wakil nanti melalui DPRD Palembang, wakil walikota yang terpilih nanti diharapkan, memang benar-benar pilihan sesuai
Kamis, 22 Oktober 2015 -
Pemilihan Cawawako Palembang Dipastikan Pakai UU No 8/2015
"Kita sudah melakukan koordinasi dengan kepala Otoda Kemendagri, dan dipastikan nantinya menggunakan uu nomor 8 tahun 2015," katanya saat dihubungi
Senin, 19 Oktober 2015 -
DPRD Palembang Bakal Konsultasi Tanyakan Mengenai Pemilihan Cawawako
Belum jelasnya aturan yang dipakai dalam proses pemilihan Wakil Walikota Palembang mendatang, pimpinan DPRD setempat, yang terdiri dari ketua dan 3
Jumat, 16 Oktober 2015 -
Partai Non Parlement Memiliki Hak Sama Usulkan Cawawako
Meski tidak memiliki perwakilan di DPRD (Parlement) Palembang. Namun, sebagai partai pengusung dan pendukung pasangan Romi Herton-Harnojoyo dalam
Minggu, 11 Oktober 2015 -
PDIP Siap Evaluasi Jajarannya di DPRD Palembang
"Kita akan evaluasi unsur pimpinan DPRD Palembang (ketua DPRD maupun fraksi) dari PDIP, kalau tidak mampu mengusahakannya untuk memenangkannya,"kata
Selasa, 29 September 2015 -
Komisi 2 DPRD Kota Palembang Terima Pendemo
Kami bakal memanggil PT GTP selaku pihak ketiga yang akan merenovasi pasar kuto dan pasar 16, dari awal proses BOT ini sudah salah.
Jumat, 14 Agustus 2015 -
Pedagang Pasar Kuto dan Pasar 16 Tetap Menunggu
Suasana masih ramai karena masa tetap memadati halaman kantor DPRD Sumsel hingga menjelang siang.
Jumat, 14 Agustus 2015 -
Pedagang Pasar Kuto dan Pasar 16 Tolak Pengelolaan Swasta
Kami tidak mau pasar kuto dan 16 dikelola pihak ketigo, kami cuma ingin dikelola PD pasar sebagai bagian pemerintah.
Jumat, 14 Agustus 2015 -
Cuma Setengah Anggota DPRD Palembang Hadiri LKPJ Walikota
Belum diketahui pasti kemana anggota DPRD tersebut tidak hadir dalam laporan penting pertanggung jawaban keuangan Pemkot Palembang tahun 2014.
Jumat, 26 Juni 2015 -
DPRD Palembang Desak Disperindag Tekan Lonjakan Sembako
"Oleh sebab itu, kami minta pemerintah daerah atau instansi terkait, seperti Disperindag agar terus memantau perkembangan harga serta persediaan
Rabu, 17 Juni 2015 -
Warga Komplek Yuka Minta Kejelasan Atas Lahan
“Jadi pada dasarnya masyarakat ini menginginkan agar lahan yang telah mereka tempati itu lebih jelas secara yuridis dan mereka mendapat sertifikat
Selasa, 28 April 2015 -
DPRD Palembang Dorong Revisi PP Nomor 23 Tahun 1988
"Dulu pedomanan mengacu PP 23 tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah, itu masih antara kota Palembang dengan Muba dan OKI. Namun kenyataanya
Rabu, 22 April 2015
