Angkutan Batu Bara Dilarang Melintas di Jalan Umum Sumsel, APBI Minta Diterapkan Bertahap

Ia juga mengisyaratkan akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) baru untuk memperketat pembatasan angkutan berat di ruas jalan tertentu guna melindungi kepentingan masyarakat luas.

Tragedi Berdarah di Bayung Lencir

Keresahan masyarakat terhadap angkutan batu bara makin memuncak menyusul kecelakaan maut di Jalan Holing Km 48, Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Muba, pada Minggu (23/11/2025).

Sebuah dump truck milik PT PII bernomor polisi BG 8654 NX terguling saat gagal menanjak di jalan licin dan langsung menimpa mobil Toyota Innova yang sedang berhenti di pinggir jalan. Insiden tragis ini merenggut nyawa dua penumpang Innova, M. Bayu Aji Prayama dan Meri Regita Cahaya. Empat penumpang lainnya mengalami luka serius dan dilarikan ke RS Raden Mattaher Jambi.

Kapolsek Bayung Lencir, IPTU M. Wahyudi melalui Kasi Humas IPTU S. Hutahaean, menyatakan sopir truk bernama Dedi Alpiadi kini dalam pemeriksaan intensif. "Sopir terancam Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman penjara hingga 5 tahun," ungkapnya.

Rentetan peristiwa ini menjadi sinyal keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengevaluasi total regulasi serta pengawasan angkutan tambang di Sumatera Selatan demi keselamatan publik.

Jeritan Warga Merapi Area: Terkepung Debu dan Polusi

Di sisi lain, warga di Kecamatan Merapi Area (Merapi Barat, Timur, dan Selatan) kini mulai habis kesabaran. Aksi blokade jalan oleh warga Desa Gunung Kembang dan Desa Prabumenang menjadi puncak keresahan akibat polusi debu yang menyelimuti permukiman mereka selama setahun terakhir.

Setiap hari, rumah warga diselimuti debu hitam yang mengancam kesehatan pernapasan. "Jangan hanya mau untung saja, tapi warga tidak diperhatikan. Silakan cek sendiri betapa debu beterbangan dari truk-truk ini," ujar Aziz, warga Merapi, Selasa (23/12/2025).

Warga menuntut pihak perusahaan memastikan truk dalam kondisi bersih dan tertutup rapat agar batu bara tidak berceceran. Akibat aksi penyetopan kendaraan tambang ini, kemacetan panjang sempat mengular di jalan lintas Lahat, memaksa puluhan anggota Polres Lahat turun ke lapangan untuk mengurai situasi.

Sinyal Larangan Total 2026

Rangkaian peristiwa memilukan ini menjadi landasan kuat bagi Pemerintah Provinsi Sumsel untuk memberlakukan larangan total angkutan batu bara melintasi jalan umum mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi akhir untuk mengembalikan fungsi jalan umum bagi masyarakat dan memindahkan aktivitas tambang ke jalur khusus.

Penegakan Hukum Lemah 

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Ade Indra Chaniago, menilai pemerintah daerah tidak memiliki alasan lagi untuk bersikap lunak terhadap perusahaan tambang yang melanggar aturan. Menurutnya, lemahnya penegakan hukum selama ini memicu persepsi di masyarakat bahwa pelanggaran tersebut dibiarkan.

“Semua instrumen hukum dan kewenangan sebenarnya sudah tersedia. Sekarang tinggal bagaimana keberanian dan konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan tersebut,” ujar Ade.

Ade juga mengingatkan pentingnya keterbukaan pemerintah terkait langkah konkret penertiban di lapangan guna menghindari spekulasi di tengah masyarakat.

“Tanpa ketegasan dan transparansi, publik akan terus bertanya-tanya dan narasi liar akan berkembang,” tambahnya.

Baca berita lainnya di Google News

Bergabung dan baca berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com