Harga Pertamax Melonjak, Kadin Sumsel Ungkap Sektor Logistik, UMKM Terjepit Efisiensi, Tahan Tarif

Ringkasan Berita:

• Dampak kenaikan harga Pertamax yang naik Rp 4000 dari sebelumnya memberatkan masyarakat juga pelaku usaha
• Pelaku usaha maksimal efisiensi agar dampaknya tidak naikkan harga produk dan jasa
• Jika berlangsung lama dikhawatirkan akan harga barang dan jasa akan naik

 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dinilai memberikan tekanan tambahan terhadap biaya operasional dunia usaha, khususnya sektor logistik, ekspedisi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meski demikian, hingga saat ini mayoritas pelaku usaha masih berupaya bertahan tanpa langsung membebankan kenaikan biaya tersebut kepada konsumen.

Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Selatan sekaligus Koordinator Wilayah Sumbagsel DPP Asperindo, Haris Jumadi, mengatakan kenaikan harga BBM pada prinsipnya akan memengaruhi struktur biaya transportasi secara keseluruhan.

"Kenaikan harga Pertamax tentu memberikan tambahan tekanan terhadap biaya operasional pelaku usaha, termasuk sektor logistik dan ekspedisi. Meskipun penggunaan BBM oleh armada logistik tidak seluruhnya bergantung pada Pertamax, kenaikan harga BBM pada prinsipnya akan berdampak pada struktur biaya transportasi secara keseluruhan," ujarnya saat diwawancarai reporter Tribunsumsel.com, Minggu (14/6/2026).

Baca juga: Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate Efektif Tekan Dolar Namun Membebani Masyarakat

Biaya Logistik Masih Sama, Belum Naik

Menurut Haris, saat ini sebagian besar perusahaan ekspedisi belum menaikkan tarif layanan.

Kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan perlambatan serta daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih menjadi pertimbangan utama.

"Apabila tarif dinaikkan secara langsung, dikhawatirkan akan semakin membebani konsumen dan berpotensi menurunkan volume pengiriman," katanya.

Ia menjelaskan, biaya bahan bakar merupakan salah satu komponen utama dalam operasional logistik, selain biaya tol, perawatan kendaraan, suku cadang, tenaga kerja, hingga biaya distribusi lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pelaku usaha logistik juga harus menghadapi berbagai kenaikan biaya operasional lainnya, seperti tarif tol, biaya pergudangan, penanganan kargo (handling cargo), dan biaya pendukung lainnya.

Untuk menekan dampak kenaikan biaya, perusahaan ekspedisi saat ini melakukan berbagai langkah efisiensi, seperti optimalisasi rute pengiriman, konsolidasi muatan, serta pengendalian biaya operasional.

"Namun, apabila tren kenaikan biaya terus berlanjut dan mencapai titik yang tidak lagi dapat ditanggung oleh perusahaan, maka penyesuaian tarif logistik tentu akan menjadi pilihan yang sulit untuk dihindari," ungkapnya.

Haris berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas biaya logistik nasional mengingat sektor tersebut merupakan urat nadi perekonomian.

Menurutnya, setiap kenaikan biaya distribusi pada akhirnya akan berdampak pada harga barang di tingkat konsumen dan berpotensi memicu inflasi.

"Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi agar iklim usaha tetap kondusif, daya saing logistik nasional tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional dapat terus berjalan dengan baik," katanya.

Keuntungan Pelaku Usaha Makin Tipis, Berpotensi Gulung Tikar

Haris menilai selain sektor logistik, kenaikan harga BBM juga berdampak terhadap pelaku UMKM.

Kenaikan biaya transportasi dan distribusi, ditambah naiknya harga bahan baku seperti plastik, kemasan, tekstil, serta kebutuhan produksi lainnya, membuat margin keuntungan UMKM semakin tertekan.

"Tentu ada dampaknya bagi dunia usaha, khususnya UMKM. Namun, saya melihat kondisi saat ini belum sampai pada tahap menyebabkan UMKM gulung tikar secara massal. Yang terjadi adalah margin keuntungan mereka semakin tertekan," ujarnya.

Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama tanpa adanya peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan kebijakan yang meringankan biaya usaha, maka UMKM dengan modal terbatas akan menghadapi risiko kesulitan untuk bertahan sehingga berpotensi gulung tikar atau bangkrut.

"Karena itu, stabilitas harga dan keberpihakan kepada UMKM menjadi sangat penting agar pelaku usaha kecil tetap dapat tumbuh dan menyerap tenaga kerja," tutupnya.

(tnf)