Buruh Tuntut Revisi UMSP, Ribuan Pekerja Peringati Mayday di Sumsel

Banyaknya kasus buruh yang tak tertangani di Dinas Ketenagakerjaan, akhirnya pemerintah membuat desk Ketenagakerjaan dibawah Polri. Untuk itu Polda Sumsel dan Pemprov Sumsel bakal berkolaborasi untuk desk Ketenagakerjaan.

"Pemprov Sumsel dan Polda Sumsel akan segera bentuk Desk Ketenagakerjaan," kata Sekda Provinsi Sumsel Edward Candra saat
Dialog, Silaturahmi dan Sarasehan bersama Perwakilan Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Auditorium Bina Praja, Kamis (1/5/2025).

Menurutnya, desk ketenagakerjaan nantinya bisa dilaksanakan terpadu dan jelas. Dengan adanya desk ketenagakerjaan akan lebih mudah, dalam hal memproses permasalahan ketenagakerjaan.

"Terkait kasus ketenagakerjaan, di Disnakertrans ada 33 pengawas yang mengawasi hampir 85 perusahaan, jadi banyak sekali. Maka kita masih proses pembentukan UPTD pengawas di kabupaten/kota, terutama kabupaten kota yang banyak usahanya," katanya.

Menurutnya, meskipun ada Korwil kalau ada UPTD akan lebih cepat penanganannya. Ini sudah jadi program di Disnakertrans Sumsel yang masih dalam proses.

"Disnakertrans Sumsel sedang berbenah. Kita ingin proses K3 dipermudah, tapi kualitas kontrol sesuai standar. Ini jadi PR kita. Lalu nantinya juga akan dibentuk dewan k3 dari para praktisi dan akademisi," katanya.

Sementara itu terkait beberapa tuntutan yang disampaikan para perwakilan buruh/pekerja Edward menanggapi, terkait UMSP Provinsi Sumsel nanti akan dikaji lebih lanjut.

"Kami mengapresiasi kegiatan dialog seperti ini, aspirasi bisa tersampaikan dengan detail dan pemerintah bisa mencermati apa yang disampaikan," kata Edward.

Lalu terkait tripartit yang terbilang stagnan akan dievaluasi agar lebih baik dan berfungsi sesuai tugasnya.

Kemudian terkait RUU Ketenagakerjaan itu isu nasional makan Pemprov Sumsel akan mendukung perjuangan para buruh.

"Untuk dewan pengupahan kabupaten/kota, segera akan kita surati kabupaten/kota yang belum ada dewan pengupahan untuk membentuk dewan pengupahan," katanya.

Menurutnya, keberadaan dewan pengupahan bisa lebih mendalam dalam menelaah kriteria dalam putusan upah, karena kondisi masing-masing wilayah tidak sama. Maka perlu didorong dewan pengupahan. Yang sudah terbentuk tinggal dioptimalkan.

Sementara itu Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Hadi Wiyono mengatakan, mendukung kegiatan mayday. Bahkan Polda Sumsel telah memberikan 1000 paket sembako untuk para buruh/pekerja.

"Kita juga mengikuti pelatihan desk ketenagakerjaan. Kalau di disnaker mengambang maka kini ada desk khusus ketenagakerjaan. Harapannya ada tim gabungan dari Pemprov Sumsel juga supaya ada satu pemahaman," katanya.

Menurutnya, selama ini yang diketahui banyak permasalahan karena perusahaan tertutup, sulit masuk ke perusahaan dan lain-lain. Setelah dibuat desk ketenagakerjaan akan bisa masuk sampai titik darah penghabisan.