Hari Buruh 2025
UMSP 2025 Direvisi Hingga Beasiswa Bagi Anak Buruh, Jadi Tuntutan Buruh di Sumsel Saat May Day
Ribuan buruh/pekerjaan di Sumatera Selatan (Sumsel) turun melakukan aksi pada saat May Day atau hari Buruh 1 Mei 2025 di DPRD Provinsi Sumsel.
Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Shinta Dwi Anggraini
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Ribuan buruh/pekerjaan di Sumatera Selatan (Sumsel) turun melakukan aksi pada saat May Day atau hari Buruh 1 Mei 2025 di DPRD Provinsi Sumsel.
Para buruh datang ada yang berjalan dari Benteng Kuota Besak (BKB) hingga ke DRPD Provinsi Sumsel, ada juga yang menggunakan motor, mobil hingga bus.
Setelah sampai di gedung DPRD Sumsel masing-masing perwakilan serikat buruh menyampaikan orasinya.
"Ini peringatan bukan perayaan. Peringatan hari buruh ini untuk merefleksikan perlawanan kita terhadap ketidak adilan terhadap kesejahteraan buruh," kata Koordinator Aksi Hermawan, Kamis (1/5/2025).
Baca juga: 4 Janji Presiden Prabowo di Hari Buruh 2025: Hapus Outsourcing hingga Dukung Marsinah jadi Pahlawan
Hermawan menyampaikan tuntutan pada aksi May Day :
- Menuntut Revisi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumatera Selatan tahun 2025, harus Direvisi berdasarkan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai rekomendasi dewan pengupahan ada 9 sektor.
- Menuntut dibuatnya Peraturan Daerah (PERDA) ata Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur kesejahteraan bagi pekerja/buruh baik buruh formal maupun buruh informal dan kemudahan berusaha bagi pengusaha di Sumatera Selatan.
Kita minta diberikan subsidi pangan ke daerah serta minta beasiswa untuk anak-anak buruh. - Menuntut secepatnya dibentuknya Desk Ketenagakerjaan di Polda Sumatera Selatan. Unit khusus yang menangani perkara ketenagakerjaan seperti permasalahan Thr, status hubungan pekerjaan tidak jelas dan lain-lain. Barang kali dengan adanya desk ketenagakerjaan, perusahaan bakal menjalankannya dengan baik.
- Menuntut Penuntasan seluruh kasus - kasus pelanggaran hak-hak normatif pekerja/buruh yang tidak berjalan.
- Menuntut Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disnakertrans Provinsi Sumsel untuk menjalankan tupoksi nya secara berdasarkan aturan hukum yang berlaku, serta memberikan sanksi yang tegas kepada oknum-oknum pengusaha yang melanggar hak-hak normatif pekerja/buruh di Sumsel.
- Menuntut sanksi pencopotan jabatan dan atau pemecatan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Disnakertrans Provinsi Sumsel yang tidak menjalankan Tupoksi nya secara berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Baca artikel menarik lainnya di Google News
Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel
| Buruh Tuntut Revisi UMSP, Ribuan Pekerja Peringati Mayday di Sumsel |
|
|---|
| KSPSI Sumsel Sampaikan 7 Tuntutan Saat Dialog dengan Pemprov Sumsel |
|
|---|
| Jawab Tuntutan Buruh, Herman Deru Janji Akan Merevisi UMSP Sumsel Dalam Waktu Satu Minggu |
|
|---|
| Peringati Hari Buru di Muara Enim, Edison Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Buruh dan Pekerja |
|
|---|
| 6 Tuntutan Buruh Saat Gelar Aksi di Kantor DPRD Sumsel, 'Hari Buruh Bukan Perayaan Tapi Peringatan' |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.