Jadi BUMD Pemprov Sumsel yang Tak Sehat, Kini PD Prodexim Punya Utang Hingga Miliaran

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dari 11 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel), ada lima BUMD dalam kategori tidak sehat atau tidak menghasilkan keuntungan dan tidak menyetorkan dividen pada kas daerah, salah satunya PT Prodexim yang terletak di Jl Jenderal Sudirman/ Jl Karet Cinde Palembang samping eks Bioskop Mawar. 

Prodexim sendiri merupakan Perusahaan Daerah (PD) yang bergerak dibidang umum, yang telah berdiri lebih dari setengah abad atau lebih dari 50 tahun. 

Namun, disetiap kepemimpinan Gubernur Sumsel perusahaan tersebut berulang kali mengalami kerugian, sehingga belum mampu memberikan sumbangsih bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski demikian, perusahaan plat merah ini tetap dipertahankan karena dianggap memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan.

Mantan Direktur Utama (Dirut) Prodexim hingga 2023, Deni Afrizal mengaku, selama kepemimpinannya tidak ada aktivitas bisnis yang ada dan hanya bertahan saja.

Sehingga tak aneh jika BUMD yang ia pimpin itu tidak menghasilkan deviden bagi pemprov Sumsel sejak kepemimpinannya. 

"Memang tidak ada kegiatan sehingga tidak ada deviden sama sekali. Sejak 2020 lah tidak ada kegiatan, apalagi pernyataan modal tidak ada, " kata Deni, Kamis (10/4/2025).

Diungkapkan Deni, karena tidak ada aktivitas bisnis maka pemerintah provinsi sendiri tidak memberikan penyertaan modal bagi PD Prodexim untuk mengembangkan usahanya, karena dianggap sudah tidak bisa bersaing.

"Karenanya kita juga tidak mau pernyataan modal itu, karena bisa berbahaya nantinya. Sebab, jika tidak datangkan duit kata anggota dewan (DPRD Sumsel) lah salah pulo, jadi masukkan ke bank saja bisa berbunga, kira- kira seperti itu, " jelas Deni. 

Deni sendiri menyatakan tak memahami secara pasti bisnis yang ada di PD Prodexim, mengingat sejak awal ia berada disana sudah tidak ada kegiatan.

"Dulu dipegang yang lama ketergantungan kita dengan belum ada ketertiban di bidang ekonomi, dia (Prodexim) bergerak sebagai distribusi semen dan sebagainya. Itu sekitar tahun 60 an awal berdiri masih berjaya, " tuturnya.

Denipun tak mempermasalahkan jika PD Prodexim dilikuidasi atapun merger dengan perusahaan yang ada, agar tetap berdiri dan tidak merugikan keuangan daerah. 

"Tepatlah itu (merger), kalau berdiri sendiri paling tidak membayar gaji pegawai dan sebagainya. Tapi kalau di merger mengurangi beban, paling tidak direksi dan badan pengawas tidak ada sehingga pegawai paling 2-3 orang itu lebih bagus," capnya. 

Ditambahkan Deni, ia sendiri mau duduk di jabatan Dirut PD Prodexim, karena kepercayaan pimpinan yang diberikan kepadanya bukan untuk mencari keuntungan. 

"Soal honor, kami cari sendiri kalau tidak bisa bercari cak itulah. Bahkan disebut kira- kira ada ucapan alangkah buyannya pak Deni mau menjabat dan aku tidak berpikir kesitu, aku lihatnya mendapat kehormatan itu saja," tandasnya. 

Meski miris jika PD Prodexim tidak eksis lagi, ia menilai untuk membangkitkan usaha PD Prodexim akan sulit, karena saat ini perusahaan sudah terlilit utang yang cukup besar. 

"Tidak usah dibangkitkan lagi, karena utang pajaknya banyak dan ini sudah ditinggalkan dari kepemimpinan atau pengurus sebelumnya, yang jumlah utangnya sudah milyaran dan aset hanya kantor, dan selama ini kantor yang ada hanya tempat kumpul pedagang, " pungkas Deni yang selama ini memiliki usaha advertising di Palembang yang susah digeluti hampir 20 tahun

Baca juga: PT Sriwijaya Agro Industri, BUMD Pemprov Sumsel Masuk Dalam Kategori Tak Sehat, Kini Mati Suri

Baca juga: JSC Jadi BUMD Pemprov Sumsel yang Masuk Dalam Kategori Tak Sehat, Manajemen Beri Penjelasan

PD Prodexim sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Produksi, Ekspor dan Impor Palembang (Prodexim). PD Prodexim bergerak dalam bidang usaha properti dan developer, perdagangan umum dan jasa, perdagangan, konstruksi dan pekerjaan sipil, perbengkelan, dan pengadaan kendaraan bermotor dan alat berat dan jasa lainnya.

Tiap tahunnya, Pemprov Sumsel terus memberikan penyertaan modal kepada perusahaan tersebut.

Terakhir di 2013, jumlah penyertaan modal yang diberikan sebesar Rp23.571.984.402. 

Namun, penyertaan modal tersebut belum mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam Laporan Laba Rugi Tahun 2013, PD Prodexim mengalami kerugian sebesar Rp10.984.870.910,3, yang terdiri dari rugi tahun berjalan (2013) sebesar Rp2.013.664.953,96, dan rugi tahun lalu (2012) sebesar Rp8.971.205.956,35.

Atas kinerja yang buruk itu, mulai 2014 hingga 2017 PD Prodexim tak diberikan lagi penyertaan modal.

Selain itu, di rentang tahun tersebut, Prodexim juga tidak pernah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Biro Perekonomian.

Selain itu PD Prodexim mendapat dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Sumsel secara berturut dari 2012 sebesar Rp12.359.042.281,61 dan pada tahun 2013 sebesar Rp23.571.538.281,61.

Penataan aset di perusahaan itu juga terbilang buruk. Sebab, terdapat selisih penilaian aset. Saldo Ekuitas PD Prodexim per 31 Desember 2013 sebesar Rp14.052.560.116,98.

Pemeriksaan selanjutnya atas Neraca per 31 Desember 2017 dibandingkan dengan Laporan Keuangan PD Prodexim per 31 Desember 2013 terdapat perbedaan saldo penyertaan modal PD Prodexim sebesar Rp3.117.852.520,59.

Di tahun 2019, Pemprov Sumsel akhirnya meminta setiap perusahaan daerah termasuk PD Prodexim untuk mandiri.

Bahkan, suntikan dana yang diberikan sejak 2013 pun ditiadakan. Karena itu, PD Prodexim mencoba berekspansi dengan mengambil alih pengelolaan parkir di dua mall yaitu Palembang Square dan Palembang Icon. Hanya saja, proses pengambilalihan tersebut sempat kisruh.

PD Prodexim mendapat jatah kepemilikan saham sebesar 1 persen di PT Waskita Sriwijaya Tol (WST) yang berdiri sejak 18 November 2011 lalu.

 WST memperoleh hak pengusahaan jalan tol untuk segmen Kayu Agung – Palembang – Betung dengan masa konsesi selama 50 tahun.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com