Kondisi Jalan Desa Panai Makmur-Desa Guna Makmur OKU, Proyek yang Masuk Korupsi Dinas PUPR OKU

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi di Kabupaten OKU.

Dimana dalam kasus tersebut melibatkan Novriansyah alias NOV selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU, tiga orang anggota DPRD OKU, Ferlan Juliansyah, M Fahrudin, Umi Hartati, dan dua orang swasta, M Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso.

Kasus tersebut terungkap dimana Kadin PUPR OKU menawarkan 9 proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng dengan komitmen fee sebesar 22 persen, yaitu 2 persen untuk Dinas PUPR dan 20 persen untuk DPRD.

Salah satu dari sembilan proyek tersebut yakni peningkatan jalan penghubung Desa Panai Makmur ke Desa Guna Makmur, Kecamatan Semidang Aji dengan nilai proyek sebasar Rp 4,9 Miliar.

Kondisi jalan Desa Panai Makmur - Desa Guna Makmur Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU sudah dilakukan pengerasan dan terdapat batu split.

Sangkut Anugerah salah satu Warga Desa Panai Makmur, Kecamatan Semidang Aji mengatakan, jalan penghubung dari Desa Panai Makmur menuju Desa Guna Makmur ini memang sudah rusak dan pernah terbis atau longsor pada tahun 2024 lalu.

"Sebelumnya jalan ini tanah dan berlumpur. Namun sudah dilakukan pengerasan oleh pemerintah sekitar bulan 10 tahun 2024. Untuk panjang jalan setahu saya kurang lebih empat kilometer," katanya, Senin (17/03/2025).

Lebih lanjut ia menyampaikan, kondisi jalan yang terdapat batu split ini tentunya membahayakan pengguna jalan terutama pengendara motor roda dua.

"Iya kondisi jalan yang batu split ini membahayakan pengendara bermotor. Sebab apabila tidak berhati-hati ban motor dapat slip sehingga membuat pengendara jatuh," ujarnya.

Ia juga berharap agar pelaksanaan proyek peningkatan jalan Desa Panai Makmur - Desa Guna Makmur tidak terhenti karena kasus OTT KPK ini.

"Ya kami berharap meskipun jalan ini kena salah satu proyek yang kena OTT KPK kami masyarakat sangat berharap proyek pembangunan jalan ini jangan terhenti. Karena jalan ini sangat penting bagi masyarakat untuk mengeluarkan hasil bumi dari kebun masyarakat," ucapnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan 6 orang dalam kasus korupsi dugaan penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang jasa di Kabupaten OKU.

Adapun para tersangka terdiri dari anggota DPRD, pihak swasta dan kepala Dinas PUPR OKU.

Adapun para tersangka memanfaatkan sejumlah proyek fisik yang dilakukan dinas PUPR OKU.

Baca juga: Profil Teddy Meilwansyah Bupati OKU, Anak Buahnya Terjaring OTT KPK di OKU, Tercatat Tak Punya Utang

Baca juga: Harta Kekayaan M Iqbal Alisyahbana, Eks Pj Bupati OKU Kini Jabat Kalaksana BPBD Sumsel, Capai Rp2 M

Berikut 9 proyek yang dijadikan sumber korupsi para tersangka diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi :