Terkuak Modus Korupsi di Dinas PUPR OKU Setelah KPK Resmi Tetapkan 6 Orang Tersangka

TRIBUNSUMSEL.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan korupsi yang terjadi di dinas PUPR kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Setelah 6 orang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari FJ anggota DPRD OKU, UFR, UM, lalu NOV Kepala dinas PUPR OKU dan dua pihak swasta MNZ dan ASS.

Para tersangka bersekongkol dalam kasus korupsi yakni penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang jasa di Kabupaten OKU.

Adapun tindakan korupsi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan proyek fisik yang dilakukan dinas PUPR OKU.

Dimana sebagaian uang proyek dijanjikan fee untuk anggota DPRD dan dinas PUPR sendiri.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua KPK Setyo Budiyanto saat menggelar konferensi pers di gedung merah putih, Minggu (16/3/2025).

Dalam penjelasannya, Setyo Budiyanto mengatakan kasus ini dimulai dari pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten OKU tahun 2025.

Adapun agar bisa disahkan, beberapa perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU menemui pihak pemerintah daerah.

"Perwakilan DPRD meminta jatah pokir, seperti diduga telah disepakati jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik yang dilakukan dinas PUPR OKU dengan total nilai Rp 40 Miliar," ujarnya.

Proyek tersebut dibagi untuk sejumlah anggota DPRD OKU, mulai dari ketua dan wakil ketua dengan nilai proyek Rp 5 Miliar, lalu untuk anggota Rp 1 Miliar.

Namun karena keterbatasan anggaran, nilai awalnya Rp 40 Miliar tersebut turun menjadi Rp 35 miliar, tapi fee yang diberikan untuk anggota DPRD tetap disepakati 20 persen denga total Rp 7 miliar.

"Ketika APBD 2025 disetujui, anggaran dinas PUPR naik dari awal Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar naik signifikan karena ada kesepakatan tadi, bisa berubah dua kali lipat," terangnya.

Kemudian suadara NOV sebagai kepala PUPR OKU menawarkan 9 proyek itu terhadap MNZ dan ASS dengan komitmen fee sebesar 22 persen, dengan pembagian 2 persen untuk dinas PUPR dan 20 persen untuk DPRD.

Nov kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan BPK untuk menggunakan beberapa perusahaan di lampung tengah. Kemudian penyedia dan BPK melakukan penandatanganan kontrak di lampung tengah.

Proyek tersebut meliputi rehab rumah Bupati dan wakil bupati hingga pembagunan jembatan dan jalan di sejumlah jalan desa di OKU.