Pupuk Subsidi Susah Didapat, e-ALokasi Kurang Efektif, Penerima Alokasi Tak Bisa Digantikan -2

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - PT Pupuk Sriwidjaya (Pusri) menyatakan penyaluran pupuk bersubsidi sudah diatur sesuai kebijakan yang ada yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI nomor 10 tahun 2022 tentang cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.

VP Humas Pusri, Rustam Effendi mengatakan, selaku BUMN pihaknya tidak hanya mencakup wilayah di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), melainkan di sejumlah provinsi di Indonesia.

Di antaranya untuk pupuk urea subsidi di Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali dan Jawa Timur 2.
Sedangkan untuk pupuk NPK subsidi hanya mencover 2 provinsi, yaitu Sumsel dan Lampung.

"Untuk stok hingga 6 Desember, stok urea total 180.856 ton dan stok NPK total 38.040 ton, " katanya.

Mengenai cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian ada beberapa hal.

Pertama, petani penerima pupuk bersubsidi adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam system SIMLUHTAN/e-Alokasi (data spesialis petani dan lahan penerima pupuk bersubsidi).

"Kemudian penerima pupuk subsidi harus menunjukkan edentitas juga (KTP)," paparnya.

Baca juga: LIPSUS: Pupuk Sering Susah Didapat, Petani Cemas Sambut Musim Tanam, Nonsubsidi Biaya Membengkak -1

Jumlah yang disiapkan sesuai usulan Dinas.

Selain itu kelompok tani terdiri dari petani terdiri dari melakukan usaha tani sub sektor (9 komoditas), mulai dari tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai.

Lalu perkebunan tebu rakyat, kopi, kakao, holtikultura cabai, bawang merah, bawang putih dengan luasan maksimal 2 ha per musim tanam per petani.

"Terakhir melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada PATB (Penambahan Luas Areal Tanam Baru)," kata Rustam.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di 2023 mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebanyak 250 ribu ton untuk pupuk urea dan 188 ribu ton NPK.

Namun yang terdaftar di e-alokasi hanya 150 ribu ton untuk urea dan 172 ribu ton untuk NPK.

Alokasi pupuk subsidi oleh pemerintah di tetapkan berdasarkan usulan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) yang disusun oleh kelompok tani didampingi petugas PPL (penyuluh pertanian lapangan) di lokasi masing-masing.

"Serapan pupuk subsidi di Sumsel, untuk urea baru 71,91 persen dan NPK baru 62,78 persen," kata Kasi Pupuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumsel Dewi Ratmita didampingi Fungsional Analis Muda Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumsel Sarifuddin Umri, Jumat (8/12/2023).