Warga Tegal Binangun Tegas Tolak Gabung ke Banyuasin : Harga Mati, Kami Tetap Warga Palembang!

"Jadi letak perbatasan yg sebenarnya itu kan belum tahu. Apakah di Patra atau bukan, itu belum bisa dipastikan," jelasnya.

"Jadi belum tahu mereka masuk wilayah Palembang atau Banyuasin," imbuhnya.

Zahrudin mengungkapkan SK Kemendagri tersebut saat ini berada di tangan Wakil Bupati Banyuasin.

Ia mengatakan perencanaan pembangunan batas wilaya antara Banyuasin dengan Kota Palembang dilakukan sehabis hari raya Idul Fitri.

"Kami bertemu pak Wabup rencananya itu nanti habis Lebaran sepertinya," ungkapnya.

"Batas-batas itu baru akan kita turun, dilihat seperti apa batasnya," lanjutnya.

Karena SK Kemendagri masih di tangan Wakil Bupati Banyuasin, kata Zahrudin, ia tidak bisa berbuat maksimal.

"Jadi kami selaku pemerintahan di Jakabaring ini tidak bisa berbuat apa-apa," ucapnya.

"Tapi kami tidak melarang warga untuk demo, namun sebab akibatnya pasti ada," sambungnya.

Ia berharap pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin segera menyelesaikan masalah batas wilayah.

Sehingga masyarakat Tegal Binangun mendapat jawaban pasti atas sikap tegas mereka menolak menjadi bagian dari Banyuasin.

"Biarkan nanti pemerintah kabupaten dengan pemerintah Kota Palembang akan menyelesaikan dimana batas sebenarnya wilayah Jakabaring dengan Kota Palembang," tambahnya.

Baca artikel menarik lainnya di Google News