Terdampak Pelebaran Jalan Sudirman, Warga Dusun Prabumulih Kecewa Diisukan Tak Dukung Pembangunan

Laporan wartawan Tribun Sumsel, Edison Bastari 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Adanya pemberitaan di Tribun Sumsel pada Kamis (23/10/2025) dengan judul 'Tak Ada Anggaran, Pembebasan Lahan Jalan Sudirman Prabumulih Batal Dilakukan Tahun ini, Masyarakat Kecewa', direspon keras warga yang terdampak pembebasan lahan.

Sebanyak 42 warga Kelurahan Dusun Prabumulih (Duspra) khususnya yang terdampak pelebaran Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Dusun Prabumulih, melakukan pertemuan.

Warga mengaku terkejut dan menyatakan kecewa setelah membaca pemberitaan terkait kemungkinan batalnya pembebasan lahan pelebaran jalan tersebut.

Tidak hanya itu, warga juga mengaku tidak terima dengan isu yang berkembang di tengah masyarakat dan di pemberitaan yang menyebutkan jika mereka tidak mendukung pembangunan di Kota Prabumulih. 

"Tidak benar kami tidak mendukung pembangunan di Kota Prabumulih, kami sangat mendukung. Jika ada yang menyebut kami tidak mendukung maka itu adalah fitnah yang keji," tegas Perwakilan Warga Terdampak, Suharta Ucim kepada wartawan, pada Sabtu (25/10/2025).

Pria akrab disapa Getok ini menceritakan, rencana pembebasan lahan untuk pembangunan pelebaran jalan Sudirman tersebut diwacanakan kembali oleh Wali Kota Prabumulih H Arlan, setelah sekian lama tak terrealisasi di pemerintahan sebelumnya.

Baca juga: Tak Ada Anggaran, Pembebasan Lahan Jalan Sudirman Prabumulih Batal Dilakukan Tahun ini, Warga Kecewa

Untuk memuluskan rencana itu, pemerintah Kota Prabumulih melalui perwakilan pada Kamis (19/6/2025) meminta sebanyak 42 warga yang rumah dan bangunannya terdampak pelebaran Jalan Sudirman untuk standby di rumah masing-masing karena akan dilakukan pengukuran tanah dan bangunan.

"Adanya pengukuran itu membuat kami masyarakat menyambut dengan antusias, karena adanya keseriusan Pemerintah Kota Prabumulih untuk melakukan pelebaran dan pembangunan jalan Jenderal Sudirman yang sudah lama dinantikan," katanya. 

Setelah beberapa kali dilakukan pengukuran oleh semua instansi pemerintah, kemudian pada Kamis (19/6/2025) malam Wali kota Kota Prabumulih H Arlan mengundang masyarakat untuk berkumpul di Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih untuk membicarakan harga. 

Saat pertemuan tersebut cuaca hujan deras dan petir, bahkan terjadi banjir di beberapa daerah di kota Prabumulih.

"Saat itu masyarakat harus menunggu beberapa jam untuk menunggu hasil kajian KJPP. Setelah menunggu beberapa jam Pak Walikota H Arlan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih masih harus menghitung berapa besaran harga yang akan ditawarkan kepada masyarakat," jelasnya.

Suharta Ucim menuturkan, dalam pertemuan itu Walikota juga menyampaikan bahwa hasil kajian pada tahun 2013 harga pembebasan lahan Rp 5.366.000,- per meter dan walikota meminta masyarakat bersabar serta memberikan kesempatan kepadanya untuk berkonsultasi kepada pihak terkait.

Apalagi harga itu adalah harga 12 tahun yang lalu dan kemungkinan akan ada peningkatan.

"Dari pertemuan tersebut juga Pak Wali Kota H Arlan meminta waktu satu atau dua hari ke depan untuk dapat kembali mengumpulkan masyarakat mengenai harga pasti pembebasan lahan terhadap masyarakat terdampak," lanjutnya.