LIPSUS : BUMD Diprediksi Makin Babak Belur, Pemprov Sumsel Dorong Perusahaan Daerah Berinovasi

"Kita ingin memanfaatkan aset sebaik mungkin,” katanya.

Selain itu, perusahaan juga menyiapkan pengelolaan Asrama Haji agar bisa beroperasi secara komersial mulai awal 2026 dengan konsep “Sawarna Dwipa Syariah.”

“Ada sekitar 120 kamar dengan fasilitas bagus dan harga lebih terjangkau. Nanti bisa dikombinasikan dengan paket menginap di Hotel Swarna Dwipa Palembang, seperti untuk acara Tahun Baru,” jelasnya.

Untuk memperkuat posisi bisnis, PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, antara lain Jakarta Propertindo, Liberta, dan MGM Group (holding dari Hotel Horizon).

“Kita punya lima properti yang bisa ditawarkan,” kata Sholahuddin.

Sebagai langkah jangka panjang, Sholahuddin juga dijadwalkan mengikuti seminar bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, pada 7 November 2025 guna membahas peluang Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering atau IPO).

“Siapa tahu dari situ terbuka jalan baru bagi Swarna Dwipa untuk berkembang lebih besar,” tambahnya.

Meski kondisi keuangan masih belum menghasilkan laba bersih, Sholahuddin menegaskan perusahaan sudah berada di jalur yang benar.

“Arah keuangan kita sudah membaik. Walaupun secara akuntansi masih negatif, operasional sudah bisa menutup seluruh biaya sendiri. Ini kemajuan besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Sholahuddin menyampaikan optimisme bahwa dengan strategi efisiensi dan inovasi, Swarna Dwipa bisa bangkit kembali.

“Mengelola bisnis ini tidak sama dengan hotel konvensional biasa. Ada seni tersendiri di dalamnya. Kita harus sabar, kreatif, dan terus berstrategi,” katanya.

Baca juga: Jadi BUMD Sumsel yang Tak Sehat, PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang Sebut Biaya Operasional Tinggi

Baca juga: Jadi BUMD Sumsel yang Sehat, Komisi III DPRD Sumsel Sebut PT SMS Tak Beri Kontribusi Bagi Daerah

BUMD JSC 2026 Akan Lebih Berat Dibandingkan 2025

PT Jakabaring Sport City (JSC), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, masih harus bekerja keras menjaga stabilitas kinerja keuangannya. Setelah melalui tahun 2025 dengan kondisi “babak belur”, manajemen JSC memprediksi tahun 2026 akan menjadi periode yang lebih berat.

Direktur Pemasaran dan Operasional PT JSC, Geri Radityo Suparudin, menjelaskan bahwa sepanjang 2025 pendapatan perusahaan mengalami penurunan signifikan dibandingkan 2024. Meskipun begitu, JSC masih mampu menutupi seluruh biaya operasional.

“Untuk 2025, kami masih babak belur. Total pendapatan dibandingkan 2024 jauh turun, tetapi alhamdulillah masih bisa meng- cover semua beban biaya. Targetnya, di November dan Desember ini kami terus menggenjot event-event yang tersisa,” kata Geri, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan, laba tahun 2025 diperkirakan masih ada, namun tidak sebesar capaian 2024. Pada 2024, JSC membukukan laba sekitar Rp 4,4 miliar, naik 100 persen dari 2023 yang hanya sekitar Rp 2 miliar. Namun, untuk 2025, laba diproyeksikan berada di bawah Rp 4,4 miliar sebelum perhitungan penyusutan aset.

"Laba masih ada, tetapi tidak sebesar tahun lalu. Untuk dividen sendiri nanti akan dibahas dengan pihak terkait, apakah bisa diberikan sebagian, misalnya 10 persen sebelum penyusutan,” jelasnya.

JSC belum dapat memberikan dividen kepada Pemprov Sumsel karena beban penyusutan aset yang cukup besar, yakni Rp 7–8 miliar per tahun dari total nilai aset JSC yang mencapai sekitar Rp 5,6 triliun.

Geri menyebut tahun 2026 akan menjadi tantangan tersendiri bagi JSC. Pasalnya, kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat berpotensi menurunkan aktivitas event yang menjadi sumber pendapatan utama JSC.

"Tahun depan (2026) akan lebih berat. Karena ada efisiensi dan pemotongan dari pusat, pasti berdampak kepada pengelola venue, baik hotel maupun tempat event. Anggaran acara adalah yang paling mudah dikurangi,” ujarnya.

Menurutnya, sekitar 50 persen pendapatan JSC masih bergantung pada event pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. Kondisi itu membuat perusahaan harus lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru di luar penyelenggaraan event resmi.

Untuk mengantisipasi situasi tersebut, JSC telah mulai menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah bekerja sama dengan pihak swasta untuk menghadirkan wahana permainan anak-anak di area bekas arena berkuda. Wahana tersebut ditargetkan mulai beroperasi sebelum akhir tahun 2025.

"Nantinya di lokasi bekas arena berkuda akan ada puluhan wahana permainan anak-anak, mirip seperti di Citraland Musi II. Bedanya, pengunjung JSC sudah ramai tiap minggu, sekitar 200–250 ribu orang per bulan. Jadi, diharapkan wahana ini bisa menambah pendapatan,” kata Geri.

Selain itu, sejumlah pelaku usaha kuliner juga mulai bergabung membuka kedai kopi (kafe) dan restoran baru di kawasan JSC, terutama di area pinggir danau. Beberapa merek seperti Tomorrow Coffee disebut akan segera hadir di kawasan tersebut.

"Dengan banyaknya kedai kopi dan restoran baru, kami harap bisa menambah pendapatan dari sewa lahan dan juga kunjungan masyarakat,” katanya.

Meski mengalami tekanan pendapatan, JSC tetap menggelar berbagai event reguler sepanjang 2025. Bahkan, event tahun baru 2026 diharapkan bisa mendongkrak pendapatan karena akan digelar selama empat hari berturut-turut bekerja sama dengan Poltekpar Palembang, lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya dua hari.

Selain itu, JSC juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah media di Palembang untuk mengadakan berbagai event, seperti pasar murah Ramadan dan kegiatan lainnya.

Sementara untuk event nasional maupun internasional, pihak JSC masih menunggu kepastian dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Rencana di November kami akan ke Jakarta bersama Direktur Utama JSC untuk bertemu pihak Kemenpora. Harapannya ada event nasional atau bahkan internasional yang bisa diselenggarakan di JSC,” kata Geri.

Meski 2025 menjadi tahun yang sulit dengan penurunan pendapatan, PT JSC tetap berupaya menjaga kinerja melalui optimalisasi event, diversifikasi usaha, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Efisiensi Anggaran Harus Cerdas

Di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah, langkah efisiensi anggaran dinilai sebagai keputusan rasional.

Namun, menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya, Dr. M. Husni Thamrin, M.Si, kebijakan tersebut tidak boleh dijalankan secara mekanis tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi di lapangan.

“Efisiensi anggaran memang penting, tetapi ketika pemangkasan dilakukan tanpa melihat efeknya ke lapangan, dampaknya bisa kontraproduktif: ekonomi daerah melemah, sektor perhotelan dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) terpuruk, dan roda konsumsi lokal tersendat,” kata Husni Thamrin dalam keterangannya, Jumat (1/11/2025).

Menurutnya, dalam kebijakan publik, efisiensi bukan sekadar soal memotong sebanyak-banyaknya, melainkan mengalokasikan dengan cerdas, menahan yang boros, dan melindungi yang produktif.

Ia menilai kegiatan pemerintah seperti rapat, pelatihan, maupun forum koordinasi bukan hanya seremoni, melainkan “urat nadi” pergerakan ekonomi di banyak daerah.

“Jadi, arah kebijakan seharusnya bukan ‘setop perjalanan’, tetapi ubah pola pelaksanaan lebih sederhana, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah bisa tetap hemat, namun harus memastikan aktivitas yang punya efek berganda bagi tenaga kerja, UMKM, dan PAD daerah tidak mati suri,” katanya.

Husni menegaskan, efisiensi semestinya menjadi alat memperkuat daya guna anggaran, bukan menekan denyut ekonomi. Kebijakan publik yang matang, menurutnya, mampu menyeimbangkan antara disiplin fiskal dengan tanggung jawab sosial-ekonomi di tingkat akar rumput.

Ia juga menyoroti bahwa kebijakan efisiensi juga menimbulkan efek domino terhadap sektor jasa, termasuk perhotelan serta badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Jakabaring Sport City (JSC) dan Swarna Dwipa.

“Masalahnya, kebijakan efisiensi ini membuka fakta lama, tata kelola dan model bisnis BUMD yang rapuh. Banyak BUMD masih bergantung pada belanja pemerintah. Begitu efisiensi dijalankan, mereka kehilangan pendapatan dan tak mampu menyumbang dividen,” katanya.

Menurutnya, situasi ini harus dibaca sebagai “uji ketahanan” yang mengungkap perlunya reformasi struktural di tubuh BUMD. Karena itu, solusi bukan melonggarkan efisiensi, tetapi menjalankannya secara selektif dan disertai pembenahan tata kelola.

"Ini saatnya mendorong BUMD bertransformasi menjadi entitas yang profesional, inovatif, dan tidak lagi hidup hanya dari kegiatan yang mengandalkan APBD. Efisiensi harus mendorong reformasi, bukan memperlemah daya saing ekonomi daerah,” katanya. (Linda Trisnawati/ Arief Basuki Rohekan)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com