LIPSUS : BUMD Diprediksi Makin Babak Belur, Pemprov Sumsel Dorong Perusahaan Daerah Berinovasi

Ringkasan Berita:

• Dari total 11 BUMD di Sumatera Selatan, lima di antaranya dikategorikan tidak sehat karena belum mampu menghasilkan keuntungan.
• Rata-rata BUMD tak lagi menerima subsidi dari Pemrpov SUmsel.
• DPRD Sumsel berharap BUMD dapat menjadi sehat dan menyumbang dividen guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diprediksi makin babak belur pada 2026 akibat lesunya daya beli masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkapkan bahwa dari total 11 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah tersebut, sebanyak lima BUMD saat ini masuk kategori tidak sehat atau belum mampu menghasilkan keuntungan serta belum menyetorkan dividen ke kas daerah.

Kelima BUMD yang dikategorikan tidak sehat tersebut adalah PT Jakabaring Sport City (JSC), PT Suwarnadwipa Sumsel Gemilang, PT Sriwijaya Agro Industri, PT Syailendra Investasi Gemilang, dan PD Prodexim.

Sementara itu, enam BUMD lainnya dinilai dalam kondisi sehat, yakni PT Bank Sumsel Babel, PT Bank Perkreditan Rakyat Sumsel, Jamkrida Sumsel, PT Sumsel Energi Gemilang, PT Sriwijaya Mandiri Sumsel, dan PT Tirta Sriwijaya Maju.

Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa belum semua BUMD dapat memberikan dividen karena berbagai faktor.

"Ada BUMD yang belum untung, tetapi juga tidak merugi, itu masih bisa dimaklumi. Ada pula yang sedang melakukan ekspansi, jadi belum bisa menyetor dividen," kata Deru, Rabu (29/10/2025).

Menurut Deru, yang jelas, saat ini rata-rata BUMD di Sumsel tidak lagi menerima subsidi dari pemerintah daerah.

"Pada tahun anggaran 2026, Pemprov Sumsel akan lebih memfokuskan anggaran untuk pembangunan dan mengurangi kegiatan seremonial," katanya.

Menurutnya, BUMD harus berinovasi, bisa menggandeng pihak swasta, dan mencari cara agar tetap produktif tanpa bergantung pada kegiatan Pemerintah Daerah (Pemda).

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel, Basyaruddin Akhmad, mengatakan, untuk saat ini dari 11 BUMD, lima yang tidak sehat.

"Biasanya pembaruan data dilakukan pada akhir tahun atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saat ini, dari 11 BUMD di Sumsel, lima masih dalam kategori tidak sehat dan enam lainnya sehat. Namun, penyebabnya tidak bisa digeneralisasi,” katanya.

Menurut Basyaruddin, salah satu penyebab BUMD masuk kategori tidak sehat adalah karena nilai aset yang terlalu besar tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup untuk menjaga arus kas (cash flow).

“Contohnya, PT Jakabaring Sport City memiliki nilai aset yang besar, tetapi penerimaan penghasilannya belum mampu menutupi kebutuhan arus kas," katanya.

Hal serupa juga terjadi pada PT Suwarnadwipa Sumsel, di mana aset hotel terlalu besar sehingga terjadi depresiasi dan amortisasi yang memengaruhi keuangan.