Ekonom Sebut Banyak BUMD di Sumsel Merugi Karena SDM, Sejumlah Jabatan Banyak Diisi Tim Sukses

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Amidi tak memungkiri, jika banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengalami kerugian, karena Sumber Daya Manusianya (SDM). 

"Manajemen BUMD saat ini, sebagian besar memang masih perlu dibenahi, " kata Amidi, Kamis (17/7/2025). 

Padahal menurutnya, secara mikro dan makro potensi BUMD cukup potensial, untuk maju dan berkembang.

"Maka dari itu, BUMD harus dikelola secara profesional, seperti perusahaan swasta yang ada, "jelasnya.

Diungkapkan Amidi, disisi lain ada BUMD yang tumbuh atau sehat, karena manajemennya berjalan dan pemegang saham dalam hal ini pemerintah daerah, memberikan peringatan dari awal untuk pengelola bekerja dengan target. 

"Ada beberapa BUMD yang maju atau dapat profit, karena pengelola dan pemilik dalam hal ini Pemda (Pemerintah Daerah) memberi ultimatum manajemen untuk mencapai target tertentu, " tandasnya. 

Dengan kondisi saat ini banyak BUMD tidak sehat, maka dikatakan Amidi diperlukan kebijakan yang tegas dilakukan dalam memperbaiki manajemen, menempatkan SDM profesional dan memberi target tertentu, agar pengelola dapat bekerja sesuai target. 

"Persaingan semakin tajam, maka manajemen yang profesional  mutlak harus diutamakan. Bila perlu bayar mahal dan beri insentif apabila over target, " tukasnya. 

Baca juga: Jadi BUMD Sumsel yang Sehat, Komisi III DPRD Sumsel Sebut PT SMS Tak Beri Kontribusi Bagi Daerah

Baca juga: Jadi BUMD Sumsel yang Tak Sehat, PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang Sebut Biaya Operasional Tinggi

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan sekitar 300 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia mengalami kerugian.

Tito menyebutkan, beberapa penyebabnya ialah karena BUMD diisi oleh tim sukses.

"Ya, boleh juga asal profesional. Tapi kalau nggak profesional, jadi beban. Baik direksi maupun komisaris ataupun pegawainya,” kata Tito usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Dari total 1.019 BUMD yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota, sekitar 27,5 persen di antaranya tercatat merugi.

Menurut Tito, hanya sekitar 40 persen BUMD yang benar-benar sehat dan menguntungkan, sementara sisanya berada dalam kondisi tidak sehat atau stagnan.

Ada yang membiayai operasional sampai Rp30 miliar, tapi untungnya cuma Rp87 juta setahun.

"Itu kan besar cost-nya daripada untungnya. Harusnya bisa dikelola lebih baik,” ujarnya.