Berita Palembang
Ekonom Sebut Banyak BUMD di Sumsel Merugi Karena SDM, Sejumlah Jabatan Banyak Diisi Tim Sukses
Padahal menurutnya, secara mikro dan makro potensi BUMD cukup potensial, untuk maju dan berkembang.
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Slamet Teguh
lihat foto
Tito juga menyoroti adanya BUMD yang tidak relevan dengan potensi daerahnya.
Ia menyebut beberapa kepala daerah mendirikan BUMD yang bergerak di bidang konstruksi, padahal potensi daerahnya adalah pariwisata atau pertanian.
“Nggak tepat. Potensinya pariwisata, tapi masuknya ke tambang. Nggak cocok. Akhirnya nggak hidup, dan akhirnya minta suntikan dari APBD. Tambah tekor,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di bawah Kemendagri.
Hal itu mengingat saat ini pengawasan hanya dilakukan oleh pejabat eselon III.
“Jumlah BUMD besar, 1.019 unit, mengelola aset lebih dari Rp1.000 triliun, tapi pengawasannya cuma Kasubdit. Ketemu bupati pun mungkin susah. Harusnya Dirjen, biar bisa dorong langsung di daerah,” jelasnyaIa juga menyampaikan bahwa Kemendagri tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) khusus BUMD serta mendorong aturan teknis baru yang memungkinkan pembubaran BUMD yang tidak lagi layak.
“Kami sudah bentuk tim untuk susun RUU. Soal dipakai atau nggak nanti urusan belakangan, yang penting kami siapkan dulu,” pungkasnya.
Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News
Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com
| Perbedaan Diabetes Tipe 1 dan Tipe 2 pada Anak, DSA Sebut Pentingnya Pola Hidup Sehat Sejak Dini |
|
|---|
| Pemprov Sumsel Pastikan Rombak Manajemen Sejumlah BUMD, DPRD Dorong Profesionalitas |
|
|---|
| Viral Tukang Susu Keliling Diduga Berbuat Asusila ke Siswa SDN 113 di Sako Palembang, Sekolah Tegas |
|
|---|
| Herman Deru Pastikan Pembangunan Palembang New Port Seluas 59 Hektare di Tanjung Carat Siap Dibangun |
|
|---|
| Diabetes dan TBC Masih Signifikan di Indonesia, Generali Ajak Masyarakat Rutin Cek Kesehatan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.