Pemprov Sumsel Pastikan Rombak Manajemen Sejumlah BUMD, DPRD Dorong Profesionalitas

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sejumlah direksi maupun komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Selatan (Sumsel), dibawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Cik Ujang, dipastikan akan mengalami perombakan dalam waktu dekat.

Sejumlah nama yang selama ini berjuang memenangkan Herman Deru- Cik Ujang di Pilkada 2024 lalu, dipastikan akan menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) salah satu BUMD Sumsel yang bisa dibilang sehat, setelah melalui proses tahapan seleksi. 

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumsel H Nopianto, S.Sos., MM menegaskan dukungan penuh, terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam melakukan perombakan jajaran manajemen BUMD. 

Menurut Sekretaris DPW Partai NasDem Sumsel ini, perubahan komposisi direksi dan komisaris merupakan hal wajar, demi meningkatkan kinerja perusahaan daerah yang selama ini belum optimal.

“Perombakan itu memang perlu, ada yang diganti, ada yang di rolling, bahkan ada tenaga profesional baru yang masuk. Prinsipnya, DPRD mendukung langkah ini agar manajemen BUMD semakin solid,” kata Nopianto, Jumat (29/8/2025). 

Ia mencontohkan masuknya tenaga profesional di beberapa BUMD antara lain seperti BUMD TSM, SEG, dan SMS. Menurutnya, kehadiran orang-orang baru dengan kompetensi yang mumpuni diharapkan dapat memberi warna berbeda dalam mengelola perusahaan daerah. 

“Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tapi bisa jadi penyumbang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel,” jelasnya.

Nopianto menyoroti masih adanya sejumlah BUMD yang dalam kondisi “sakit”, bahkan ada yang setengah sakit, sehingga menjadi beban pemerintah daerah. 

Maka dari itu, ia menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap kinerja manajemen, jika memang perlu dilakukan pergantian melalui RUPS.

 “Kalau hasil evaluasi menunjukkan tidak layak, maka perombakan lanjutan perlu dilakukan. Jangan dibiarkan BUMD terus merugi,” paparnya.

Baca juga: Daftar 45 BUMD di Pemkab/ Pemkot di Sumsel, 5 BUMD Milik Pemprov Sumsel Disebut Cik Ujang Tak Sehat

Baca juga: Ekonom Sebut Banyak BUMD di Sumsel Merugi Karena SDM, Sejumlah Jabatan Banyak Diisi Tim Sukses

Salah satu contoh yang disoroti ialah PD Prodexim, BUMD yang disebut selalu merugi bertahun-tahun. Menurut Nopianto, opsi merger dengan BUMD lain atau bahkan likuidasi bisa dipertimbangkan agar tidak terus membebani keuangan daerah. 

"Yang kita butuhkan adalah BUMD sehat, kalau memang sudah tidak mungkin dipulihkan, lebih baik digabung atau dilikuidasi,” tegasnya.

Terkait penunjukan manajemen baru, ia menegaskan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah provinsi dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Namun, ia menekankan pentingnya aspek profesionalitas ketimbang faktor kedekatan. 

“Tidak masalah kalau dekat dengan kepala daerah, asal profesional dan punya kapasitas, yang kita nilai adalah kinerja, bukan hubungan personal,” paparnya.

Nopianto juga menyinggung persoalan pelayanan air bersih oleh PT TSM yang dimiliki 100 persen Pemprov Sumsel. Menurutnya, banyak keluhan masyarakat terkait tarif mahal, kualitas air keruh, dan sering mati aliran. Setelah dievaluasi, masalah itu muncul karena adanya over capacity pelanggan.