Pemkab OKU Timur Pastikan Gaji Kades dan Perangkat Desa Cair Pertengahan Juli, 2 Bulan Belum Dibayar

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA – Setelah sempat tertunda selama dua bulan, gaji kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten OKU Timur akhirnya akan segera dicairkan.

Pemerintah kabupaten memastikan pencairan akan dilakukan pada pertengahan Juli 2025, menyusul selesainya proses administrasi dan ketersediaan anggaran.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKU Timur, Agustian Pahrimale SH MH.

Ia menyebut bahwa proses pencairan gaji triwulan kedua sedang berlangsung dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

“Kita pastikan gaji kades dan perangkat desa cair bulan ini. Insyaallah pertengahan bulan sudah bisa dibayarkan,” ujar Agustian, Rabu (9/7/2025).

Agustian menambahkan, sistem pembayaran gaji kepala desa dan perangkat desa memang dijadwalkan secara triwulanan.

Untuk tahun ini, pencairan triwulan kedua jatuh pada Juli, meski mengalami keterlambatan dari jadwal ideal.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) OKU Timur, H Rusman SE ST MM, mengakui adanya keterlambatan pembayaran.

Ia menegaskan bahwa penundaan bukan disebabkan oleh kelalaian, melainkan karena terbatasnya kondisi keuangan daerah.

“Insyaallah gaji bulan Mei dibayar pertengahan Juli, sedangkan gaji bulan Juni akan dibayarkan akhir Juli. Semua dokumen sudah saya tanda tangani,” jelas Rusman.

Baca juga: Pemkab OKU Timur Lepas Pendaki Muda Lakukan Ekspedisi 10.000 Jam Menuju Gunung Leuser

Di tengah kondisi ini, sejumlah perangkat desa mengaku kesulitan menjalani aktivitas harian karena belum menerima penghasilan selama dua bulan terakhir. 

Bagi sebagian besar dari mereka, gaji bulanan merupakan satu-satunya sumber pendapatan.

“Kasihan teman-teman yang menggantungkan hidup dari gaji ini. Kami tetap bekerja seperti biasa meski belum menerima upah selama dua bulan,” ungkap salah satu perangkat desa.

Keluhan serupa juga disampaikan beberapa kepala desa. Mereka berharap pemerintah daerah segera menepati janji agar pelayanan publik di desa tetap berjalan dengan baik.

“Kami paham kondisi daerah, tapi kami juga harus memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi sekarang musim anak masuk sekolah,” kata salah satu kades yang enggan disebutkan namanya.