Jika Pecah dari Lahat, Kikim Area Bakal Miliki Banyak Sumber Daya Alam, Minyak, Gas Bumi Hingga Emas

"Ya saya sangat mendukung, saya juga terlibat dalam proses pembentukannya. Tapi saya belum tahu apa saja persyaratan baru untuk menjadi DOB. Jadi akan saya pelajari dahulu," ucap Bursah Zarnubi, Selasa (30/4/2025).

Baca juga: Demi Percepatan Kemajuan, Anggota DPR RI Prana Putra Sohe Dukung Pemekaran Provinsi Sumsel Barat

Baca juga: 8 Kabupaten/ Kota yang Rencananya Masuk Pemekaran Provinsi Sumsel Barat, Muara Enim Hingga Muratara

Sebelumnya, dimasa Bupati Lahat, Cik Ujang SH, dukungan besar untuk Kikim Area menjadi kabupaten baru, dibuktikan dengan serius.

Pemkab Lahat dan DPRD Lahat serta Pemprov dan DPRD Provinsi Sumsel, sudah berikan persetujuan, yang dituangkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel.

Bahkan untuk mendukung operasional pemerintahan Kabupaten Kikim Area, Pemkab Lahat dimana itu sudah berkomitmen memberikan pendanaan sebesar Rp 10 miliar per tahun, sementara Pemprov Sumsel dimasa Gubernur, Herman Deru, akan menambahkan Rp 25 miliar per tahun untuk tiga tahun berturut-turut selama menjadi kabupaten percobaan DOB.

Dukungan finansial ini menunjukkan keseriusan Pemkab Lahat saat itu, dalam mewujudkan pemekaran Kikim Area.

Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi ST mengungkapkan keyakinannya, bahwa Kikim Area akan berkembang lebih cepat setelah menjadi kabupaten baru.

Mengingat banyaknya potensi alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Tentunya pemekaran Kikim Area diharapkan dapat mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan mereka. 

"Kita (DPRD Lahat), sependapat upaya DOB ini. Karena untuk percepatan pembangunan, mempersingkat pelayanan masyarakat. DPRD Lahat mendorong penuh, karena itu langsung bersentuhan dengan masyarakat," ungkap Fitrizal, Rabu (30/4/2025).

Fitrizal menerangkan, pemekaran ini diyakini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan pembentukan kabupaten baru, pengelolaan potensi daerah dapat dilakukan secara lebih optimal.

Namun tentunya masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti persiapan infrastruktur dan SDM, juga harus jadi prioritas agar pemerintahan baru dapat berjalan lancar.

"Peluang ini tentunya jadi langkah keseriusan pemerintah daerah. Menunjukkan wujud nyata untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Disisi lain, tentunya juga akan ada transisi anggota DPRD. Tapi saya rasa, belum berlaku untuk selama masa percobaan. Untuk jumlah anggota DPRD Lahat tidak berkurang, hanya dipindahkan saja," terang Ketua DPRD Lahat dua periode ini.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com