Jika Pecah dari Lahat, Kikim Area Bakal Miliki Banyak Sumber Daya Alam, Minyak, Gas Bumi Hingga Emas

Laporan Wartawan Sripoku.com Ehdi Amin

TRIBUNSUMSEL.COM - Wacana pemekaran Kabupaten Kikim Area kini muncul kembali, setelah adanya moratorium pemekaran daerah oleh Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri pada Kamis (24/4/2025) lalu.

Kikim Area berada di urutan ke 32 untuk wacana pemekeran tersebut.

Jika benar terbentuk sebagai Kabupaten, maka Kikim Area diprediksi akan mengalami kemajuan lebih cepat.

Terlebih, Kikim Area memiliki kekayaan yang berlimpah.

Perjuangan masyarakat Kikim Area untuk menjadi Kabupaten sendiri sudah melalui proses panjang sejak tahun 2004 lalu.

Disisi lain, keinginan masyarakat Kikim Area berpisah dari Kabupaten Lahat, rupanya bukan tanpa alasan.

Dengan luas wilayah mencapai 1,49 ribu kilometer persegi, mencangkup lima kecamatan, yaitu Kikim Timur, Kikim Tengah, Kikim Barat, Kikim Selatan dan Pseksu, Kikim Area miliki 89 desa yang kaya akan sumber daya alam.

Apalagi populasi penduduk di Kikim Area, capai sekitar 34 persen dari total luas wilayah Kabupaten Lahat. 

Kabupaten Kikim Area miliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Mulai dari minyak dan gas bumi, batu bara, marmer, emas, pertanian, hingga perkebunan sawit yang sangat luas.

Potensi ini rupanya dirasa masyarakat Kikim Area dapat menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat menjadi kabupaten baru nanti.

Bahkan untuk sektor perkebunan khususnya perkebunan sawit, disebut miliki prospek besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

Potensi inilah yang buat masyarakat dan tokoh-tokoh Kikim Area sejak tahun 2004 lalu sangat optimis, bahwa Kikim Area mampu menjadi kabupaten baru yang strategis dan potensial.

Apalagi sejak awal rencana pembentukan Kikim Area dibuat, Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, saat masih menjadi aktivis nasional, juga terlibat dalam proses perjuangan menjadikan Kikim Area sebagai kabupaten baru di Provinsi Sumatra Selatan.

"Ya saya sangat mendukung, saya juga terlibat dalam proses pembentukannya. Tapi saya belum tahu apa saja persyaratan baru untuk menjadi DOB. Jadi akan saya pelajari dahulu," ucap Bursah Zarnubi, Selasa (30/4/2025).

Baca juga: Demi Percepatan Kemajuan, Anggota DPR RI Prana Putra Sohe Dukung Pemekaran Provinsi Sumsel Barat

Baca juga: 8 Kabupaten/ Kota yang Rencananya Masuk Pemekaran Provinsi Sumsel Barat, Muara Enim Hingga Muratara

Sebelumnya, dimasa Bupati Lahat, Cik Ujang SH, dukungan besar untuk Kikim Area menjadi kabupaten baru, dibuktikan dengan serius.

Pemkab Lahat dan DPRD Lahat serta Pemprov dan DPRD Provinsi Sumsel, sudah berikan persetujuan, yang dituangkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel.

Bahkan untuk mendukung operasional pemerintahan Kabupaten Kikim Area, Pemkab Lahat dimana itu sudah berkomitmen memberikan pendanaan sebesar Rp 10 miliar per tahun, sementara Pemprov Sumsel dimasa Gubernur, Herman Deru, akan menambahkan Rp 25 miliar per tahun untuk tiga tahun berturut-turut selama menjadi kabupaten percobaan DOB.

Dukungan finansial ini menunjukkan keseriusan Pemkab Lahat saat itu, dalam mewujudkan pemekaran Kikim Area.

Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi ST mengungkapkan keyakinannya, bahwa Kikim Area akan berkembang lebih cepat setelah menjadi kabupaten baru.

Mengingat banyaknya potensi alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Tentunya pemekaran Kikim Area diharapkan dapat mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan mereka. 

"Kita (DPRD Lahat), sependapat upaya DOB ini. Karena untuk percepatan pembangunan, mempersingkat pelayanan masyarakat. DPRD Lahat mendorong penuh, karena itu langsung bersentuhan dengan masyarakat," ungkap Fitrizal, Rabu (30/4/2025).

Fitrizal menerangkan, pemekaran ini diyakini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan pembentukan kabupaten baru, pengelolaan potensi daerah dapat dilakukan secara lebih optimal.

Namun tentunya masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti persiapan infrastruktur dan SDM, juga harus jadi prioritas agar pemerintahan baru dapat berjalan lancar.

"Peluang ini tentunya jadi langkah keseriusan pemerintah daerah. Menunjukkan wujud nyata untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Disisi lain, tentunya juga akan ada transisi anggota DPRD. Tapi saya rasa, belum berlaku untuk selama masa percobaan. Untuk jumlah anggota DPRD Lahat tidak berkurang, hanya dipindahkan saja," terang Ketua DPRD Lahat dua periode ini.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com