Masa Tenang Pilkada 2024 Jadi Ajang Bagi-bagi Sembako, Bawaslu Sumsel Masih Kumpulkan Bukti

Menurut Alfrenzi atau yang lebih dikenal dengan nama sapaan Ojik ini, ada tradisi yang disiapkan oleh DPW Partai NasDem setiap tahunnya dalam rangka memperingati HUT Partai diantaranya melakukan bakti sosial berupa pembagian sembako yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.

“Jadi memang sembako yang ada di Gudang Kantor Nasdem itu dipersiapkan dalam rangka HUT Partai,” ucapnya.

Juru bicara Calon Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dan Calon Wagub Sumsel RA Anita Noeringhati (Matahati) Amrah Muslimin tak banyak berkomentar terkait hal tersebut.

"Ada Bawaslu yang bertugas mengawasi Pilkada ini, jadi silakan Bawaslu bekerja dengan sebaik-baiknya," katanya.

Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), mengingatkan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu Sumsel, juga Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitas, menjelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024 di Sumsel, 27 November mendatang. Hal ini diungkapkan Ketua BBHAR DPD PDIP Sumsel Firly Darta, Senin (25/11/2024), di DPD PDIP Sumsel, Jalan Basuki Rahmat, Palembang.

Dijelaskan Firly, pihaknya juga menyiapkan personel Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politic (politik uang), serta telah pula membentuk posko pengaduan, terkait laporan dugaan pelanggaran pilkada, yang dilakukan paslon maupun tim pemenangan dua pasangan kandidat lain di kontestasi Pilgub Sumsel 2024 ini.

"Wilayah Kabupaten OKU Timur, Ogan Ilir, dan Lahat jadi fokus pengawasan kita, karena merupakan daerah rawan dan netralitasnya tidak terjaga. Sudah ada dua laporan dugaan kecurangan di Kota Lubuklinggau, baik untuk pelaksanaan Pilkada Lubuklinggau dan Pilgub Sumsel disana, yang telah kita kaji dan laporkan," ucapnya

Menurut Firly, pihaknya bersama Tim Advokasi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) nomor urut 3, Eddy Santana Putra-Rizky Aprilia (ERA), saat ini sedang dalam mode siap tempur.

"Kami siapkan 600 gabungan advokat, juga 27 ribu saksi di TPS, untuk mengawal perolehan suara pasangan ERA. Kami minta penyelenggara pemilu untuk menjalankan fungsinya sesuai Undang Undang yang berlaku dan tetap menjaga netralitas," kata Firly. (arf)

Politik Uang Harus Diusut
Dugaan pembagian 'perang' sembako gratis kepada masyarakat pemilih kembali marak jelang pencoblosan Pilkada 27 November 2024, tak dipungkiri sebagai strategi pasangan calon kepala daerah untuk menggaet suara nantinya.

Meski begitu, menurut Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr M Husni Tamrin, bagi- bagi sembako ke masyarakat itu belum tentu dikatakan efektif untuk mendulang suara, karena semua paslon sebagian besar melakukan hal serupa.

"Yang mereka harapkan tentu saja mendulang suara. Boleh jadi akan efektif jika paslon lain tidak melakukan," kata Husni, Senin (25/11/2024).

Diterangkan Husni, hal itu tidak terlalu efektif karena ada kecenderungan semua pasangan calon (paslon) melakukan, dan ditambah dengan masyarakat yang semakin memahami makna dibalik pembagian sembako ini, maka efektivitasnya relatif terbatas.

"Dalam arti, bagi- bagi sembako baru akan efektif, jika merupakan bagian dari kombinasi berbagai strategi kampanye, " ucapnya.
Ditambahkan Husni, adanya 'perang' sembako oleh pasangan calon ini, jelas mencederai demokrasi, dan menunjukkan lemahnya ekonomi masyarakat yang mudah diiming- imingi sesuatu dari calon pemimpin.

"Jujur sebenarnya fenomena bagi bagi sembako menjelang hari pencoblosan, merupakan praktik yang mencederai nilai- nilai demokrasi. Bagi-bagi sembako sebagaimana politik uang, merupakan bentuk manipulasi terhadap kebebasan memilih. Fenomena ini mencerminkan lemahnya kesadaran berdemokrasi dan eksploitasi terhadap kerentanan kondisi ekonomi sebagian masyarakat, " tandasnya.