Media Sosial dalam Pilkada 2024: Dialog Terbuka atau Polarisasi?

Dalam hal ini, peran konsultan komunikasi menjadi sangat penting. 

Brian McNair (2017) dalam An Introduction to Political Communication menjelaskan bahwa konsultan komunikasi modern berperan penting dalam menjaga citra publik calon, merancang pesan yang efektif, dan merespons krisis komunikasi dengan cepat untuk melindungi reputasi calon mereka (McNair, 2017). 

Mereka harus memahami bagaimana mengelola risiko disinformasi dan menghadapi tantangan kampanye digital yang sangat dinamis. 

Seperti yang dijelaskan oleh David Kreiss (2016) dalam Prototype Politics, konsultan yang menguasai teknologi dan media sosial dapat membantu menjaga pesan kampanye tetap terfokus dan efektif, bahkan dalam situasi krisis (Kreiss, 2016).

Kritis dan Bijak dalam Memilih 

Di tengah derasnya arus informasi, pemilih juga harus bersikap kritis. 

Meski media sosial membuka akses informasi yang luas, risiko misinformasi dan disinformasi tetap ada. 

Oleh karena itu, penting bagi pemilih untuk memeriksa fakta (fact-checking) sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi lebih lanjut. 

Organisasi seperti Mafindo dan Cek Fakta menyediakan alat yang dapat membantu masyarakat memverifikasi informasi. 

Dengan sikap kritis dan pemeriksaan fakta yang tepat, pemilih dapat melindungi diri dari dampak negatif misinformasi dan disinformasi yang sering muncul selama kampanye.

Akhirnya, meski media sosial memainkan peran sentral dalam kampanye Pilkada 2024, tetapi juga menghadirkan tantangan besar seperti echo chambers, disinformasi, dan polarisasi. 

Meskipun kritik seperti dari Axel Bruns menyatakan bahwa echo chambers adalah ilusi yang sering dibesar-besarkan, tetap penting bagi pemilih dan calon untuk berhati-hati dalam menyikapi informasi yang tersebar di media sosial. 

Konsultan komunikasi berperan penting dalam memastikan pesan kampanye tidak disalahgunakan, sementara pemilih harus tetap kritis dan menggunakan pemeriksaan fakta untuk membuat keputusan yang tepat. (*)