OPINI: Semoga Kami Tak Perlu Lagi Mencari Pak Walikota

Oleh : Dr. Yenrizal, M.Si.

(Akademisi Komunikasi Lingkungan UIN Raden Fatah)

TAHUN 2022 lalu saya pernah menuliskan Opini berjudulkan, "Kami Mencari Pak Walikota". Kenapa harus mencari? Karena saat itu sedang gaduh-gaduhnya banjir dan macet di Palembang. Jika tahun-tahun sebelumnya, Pak Walikota saat itu, begitu rajin dan rutin berkunjung ke sentra-sentra warga, tapi mendekati ke tahun 2023, justru ia seakan makin mingkem, jarang muncul. 

Sekarang, Walikota sudah berganti, yang menjabat adalah Sekretaris Daerah kala itu, Ratu Dewa. Sebelumnya pernah pula dipercaya sebagai Pj. Walikota. Karena itu Ratu Dewa tidak asing lagi bagi kalangan Birokrat di Palembang. 

Satu hal yang sampai sekarang belum juga berubah, adalah masalah di Kota Palembang. Alih-alih hilang, justru meningkat dari tahun ke tahun. Masalahnya ya itu-itu saja, banjir, kemacetan lalu lintas, sampah, polusi udara, dan kriminal. Banjir, kemacetan dan sampah adalah yang paling dominan

Meniadakan atau menghilangkan masalah tersebut, sepertinya tak akan bisa. Siapapun  Walikotanya tak akan bisa menjadikanya nol. Yang bisa dilakukan hanyalah menjadikannya menurun atau setidaknya tidak meningkat. 

Seperti sekarang, hujan tak  berhenti mengguyur, banjirpun sudah pasti terjadi. Lokasinya meluas karena intensitas hujan yang juga lebih tinggi. Suplai air makin banyak, luas genanganpun bertambah. 

Secara logika sebenarnya tak ada masalah jika intensitas hujan tinggi. Topografis wilayah Palembang memang adalah daerah dataran rendah, sering disebut wilayah Ilir, yaitu bagian hilir Sungai Musi. Dengan kondisi demikian, maka memang sudah dari kodrat alamnya, daerah ini akan selalu digenangi air. Tak ada gunanya menyalahkan hujan.

Solusi terbaik adalah mengatur tata ruang wilayah agar ramah dengan aliran air. Air akan mencari tempat genangan, tak akan bisa dicegah. Apalagi tipologi Sungai Musi yang memiliki ritme khusus pasang dan surut. Dari sejak jaman Puyang sudah seperti itu. Jangan melawan alam, apapun alasannya.

Tahun 2022 lalu, Walhi Sumsel memenangkan gugatan PTUN atas Walikota Palembang kala itu. Terdapat 4 poin mendasar yaitu, kewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30 persen dari luas kota Palembang ditambah pengembalian lahan rawa konservasi. Kedua, penyediaan kolam retensi yang cukup dan penambahan saluran primer, sekunder dan tersier. Ketiga, penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah, dan terakhir penyediaan Posko Penanggulangan Banjir. 

Munculnya keputusan itu tentu bukan sembarangan. Ada realitas dan fakta yang memang tidak mencapai hal tersebut. Intinya ada pelanggaran terhadap tata ruang yang seharusnya ramah air. Pemkot Palembang harus melaksanakan itu. Mungkin tidak seluruh daerah terkena banjir akan bisa teratasi, tetapi setidaknya ada pengurangan dari dampak yang terjadi. Jika saat Harnojoyo sebagai Walikota ini belum tereksekusi keseluruhan, maka tugas Walikota sekaranglah menjalankannya.

Mengembalikan ataupun mendekatkan Palembang pada ruh sebagai kota air, dalam kondisi sekarang yang semuanya "sudah terlanjur",  tentu tidak mudah. Perlu kebijakan yang cukup ekstrem dan kuat untuk bisa mewujudkannya. 

Sebagai perbandingan, bisa dilihat bagaimana ketegasan diperlihatkan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat sekarang, saat ia memerintahkan pembongkaran sejumlah bangunan di kawasan Puncak, Bogor. Yang dibongkarpun bukan pula bangunan sembarangan, tapi kawasan megah yang tentu saja dibangun oleh orang yang bukan sembarangan pula. Mirip seperti di Palembang, kawasan Puncak Bogor juga sudah dikatatagorikan "terlanjur", sehingga perlu ditata ulang.

Tentu ini bukan hal yang mudah. 

Menata ulang kawasan pasti berbenturan dengan ragam kepentingan, baik ekonomi, sosial, dan bahkan mungkin masuk wilayah politik. Butuh keberanian.