Media Sosial dalam Pilkada 2024: Dialog Terbuka atau Polarisasi?

Oleh: Dr. M. H. Thamrin
(Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsri)

TRIBUNSUMSEL.COM - Pilkada serentak 2024 telah memasuki tahap kampanye, dan media sosial menjadi panggung utama bagi calon kepala daerah untuk berinteraksi dengan pemilih. 

Di Sumatera Selatan dan daerah lainnya, media sosial memungkinkan paslon menjangkau audiens yang lebih luas secara cepat dan efektif. 

Namun, platform ini juga memunculkan tantangan serius, mulai dari penyebaran informasi palsu hingga polarisasi publik. 

Selain itu, strategi kampanye paslon kini harus lebih matang, termasuk melibatkan peran penting konsultan komunikasi dalam menghadapi risiko manipulasi konten dan disinformasi.

Media Sosial: Kecepatan dan Risiko Manipulasi

Media sosial seperti Facebook, Twitter (kini X), Instagram, dan TikTok memungkinkan penyebaran visi, misi, dan program para calon dengan cepat dan luas. 

Dengan lebih dari 191 juta pengguna aktif di Indonesia (We Are Social, 2023), media sosial memungkinkan pesan kampanye menjangkau jutaan pemilih. 

Namun, kemudahan ini juga membawa risiko, yakni konten kampanye yang mudah dipotong atau dipelintir, yang kemudian disebarluaskan dalam bentu yang menyesatkan.

Konten yang sengaja dimanipulasi sering digunakan  dalam disinformasi untuk menjatuhkan lawan politik. 

Akibatnya, para calon harus berhati-hati dalam setiap pernyataan publik yang mereka buat, karena potongan video atau teks bisa saja disalahgunakan oleh pihak lain.

Echo Chambers dan Polarisasi Pemilih: Antara Realitas dan Ilusi

Salah satu masalah  yang sering muncul di media sosial adalah fenomena echo chambers. 

Apa yang dimaksud dengan echo chambers? 

Ini adalah kondisi di mana pengguna media sosial hanya terpapar pada informasi yang mendukung pandangan mereka sendiri.