Debat Pilkada Palembang 2024, Yudha Pratomo-Baharudin Bahas Pemberantasan Pungli Hingga Banjir 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG = Paslon nomor urut 3, Yudha Pratomo Mahyuddin-Baharudin, tampil dalam debat publik pertama Pilkada Palembang 2024, Selasa (22/10/2024) di Hotel Santika Premiere Palembang. 

Dengan visi yang jelas dan solusi konkret untuk berbagai permasalahan kota, pasangan nomor urut 3 ini mendapat sambutan hangat dari para penonton dan pendukung.

Dalam penyampaian visi dan misi, Yudha Pratomo dengan tegas menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci masa depan.

"Pendidikan adalah kunci masa depan! Kami, Yudha-Bahar, berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga jenjang kuliah, agar setiap anak di Palembang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpinya," ujar Yudha.

Yudha-Bahar mengusulkan pendataan kembali fasilitas pendidikan yang ada di Palembang, dengan rencana pembangunan infrastruktur baru untuk mendukung sistem zonasi yang lebih adil.

"Saat ini, sistem PPDB zonasi belum sepenuhnya adil, dan kami akan memastikan setiap anak mendapatkan akses yang merata," tambahnya. 

Selain itu, pasangan ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan setiap sekolah memiliki fasilitas standar dan guru berkualitas.

Dalam upaya memajukan ekonomi warga, Yudha-Bahar menawarkan solusi nyata melalui pemberian dana RT sebesar 50 juta hingga 100 juta. 

Dana ini akan digunakan untuk mendukung program UMKM dan kesejahteraan masyarakat di tingkat RT. 

"Kesejahteraan dan kebahagiaan kita mulai dari RT. Kami akan membuka pasar untuk UMKM lokal dan memberikan akses terhadap ilmu pengetahuan serta permodalan," tegas Yudha.

Baca juga: Debat Perdana Pilkada Palembang 2024, Ratu Dewa Sebut Ada 4 Wilayah Butuh Perhatian Khusus Sanitasi

Baca juga: Fitri-Nandri Paparkan Visi-Misi di Debat Perdana Pilkada Palembang, Janji Buka Lapangan Kerja Baru

Mereka juga berencana untuk memberikan pelatihan pembuatan songket, memfasilitasi UMKM dengan kredit tanpa agunan, serta memperkenalkan produk lokal ke pasar luar kota hingga internasional melalui kerja sama dengan platform Market Place.

Debat semakin memanas ketika Yudha Pratomo bertanya pada Fitrianti Agustinda, calon walikota nomor urut 1, terkait masalah pungli dalam layanan publik di Palembang. 

Yudha menyoroti kasus pungutan liar dalam pengurusan KTP yang mencapai Rp 300 ribu, serta biaya pembuatan KIS yang harus membayar antara Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta per KK. Selain itu, pungli juga ditemukan dalam proses penerimaan siswa baru.

Menanggapi hal ini, Fitrianti mengakui bahwa pungli tersebut memang masih terjadi dan pihaknya telah melakukan beberapa inspeksi mendadak (sidak) untuk mengatasinya. Ia berjanji akan memperbaiki sistem ke depannya.

Namun, Yudha memberikan solusi lebih inovatif.