5 Tahun Bisa Makmur, Pembangunan Transmigrasi Butuh Proses Panjang -3

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI - Kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi ( Disnakertrans) Kabupaten PALI, Endang Silapensi, mengatakan pembangunan transmigrasi membutuhkan proses yang panjang sampai dengan 5 tahunan baru terlihat tingkat kemakmuran masyarakat.

Untuk membantu warga transmigran, pemerintah merencanakan pembangunan drainase atau irigasi pada Desember mendatang.

"Tentunya akan direncanakan untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan, karena wilayah tersebut merupakan lahan basah atau gambut, namun tentunya butuh proses yang tidak sebentar dalam pelaksanaannya," kata Endang.

Terkait masalah zat asam tanah, Endang mengatakan Disnakertrans bersama dengan Dinas Pertanian akan menyalurkan pupuk dolomit bagi warga transmigrasi.

"Memang jumlahnya tidak terlalu banyak, kami berharap pada tahap awal ini bisa mencukupi kebutuhan warga dalam mengolah lahan," terangnya.

Baca juga: Kasihan Mereka Kerja Serabutan, Warga Transmigrasi Kesulitan, Lahan Olahan Belum Produktif -2

Dikatakan Endang, tahap awal ini warga transmigran baru melakukan aktivitas pembersihan lahan pekarangan.

Di tahun pertama ini sebelumnya sudah diberikan benih sayuran, pupuk, dan alat semprot untuk pemanfaatan lahan pekarangan rumah.

Pekan lalu juga telah disalurkan lagi masing-masing KK mendapatkan 5 kilogram benih padi dan benih sayuran melalui Dinas Pertanian.

"Untuk pembersihan lahan perkarangan bulan lalu sudah dibantukan dengan meminjam alat dari dinas pertanian, untuk membersih kan sisa kayu atau akar pohon dari pembukaan lahan, sehingga dapat memudahkan warga mengolah lahan. Sebagian memang ada yang belum dibuka lahan perkarangannya karena masih dalam proses pembukaan," ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan kan Endang, warga transmigrasi masing-masing KK mendapatkan rumah dan lahan seluas 2 hektare. Lahan tersebut terdiri dari Lahan Perkarangan 0,25 hektare, lahan usaha satu 0,75 hektare dan lahan usaha dua 1 hektare.

"Untuk sekarang tahap awal ini baru lahan perkarangan, ke depannya untuk lahan usaha 1 yakni cetak sawah seluas 0,75 hektare akan diberikan, yang saat ini masih proses dalam pembuatan cetak sawah, kalau untuk lahan usaha 2 belum dapat dilakukan masih menunggu proses selanjutnya," kata dia.

"Terkait Jadup, berdasarkan peraturan menteri, transmigrasi lahan kering diberikan 12 bulan dan lahan basah 18 bulan. Untuk penambahan kami akan berkoordinasi dulu dengan kementerian," tambahnya.

Menurut Endang, pembangunan transmigrasi ini memang membutuhkan proses yang panjang sampai dengan 5 tahunan ke atas baru terlihat tingkat kemakmuran masyarakat.

Oleh karena itu warga yang mengikuti transmigrasi dituntut untuk mandiri dalam pengelolaan lahan yang sudah disediakan pemerintah.

"Saat ini kita akan memasuki tahap ke-2, yang mana ada 10 rumah lagi sedang dalam proses pembangunan yang akan ditempatkan oleh 10 KK, yakni 4 KK dari daerah Grobogan, Yogyakarta, Sleman dan Demak, dan 6 KK warga lokal di akhir 2023 ini," tuturnya.