Kabar Ada PNS Muratara Pakai SK Bodong Saat Mutasi Dari Lubuklinggau, Ari Budi Setiawan: HOAKS!

Laporan Wartawan TribunSumsel.com, Rahmat Aizullah 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Beredar kabar ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Musi Rawas Utara (Muratara) disebut menggunakan SK bodong saat mutasi dari Lubuklinggau ke daerah ini. 

PNS itu disebut-sebut saat ini menjabat Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muratara yang tak lain adalah Ari Budi Setiawan.

Ari Budi Setiawan dituding menggunakan SK bodong atau palsu saat mutasi dari Kota Lubuklinggau ke Kabupaten Muratara sejak tahun 2016 silam. 

Merespons kabar yang beredar tersebut, Ari Budi Setiawan membatah kalau dirinya memakai SK bodong saat mutasi dari Lubuklinggau ke Muratara. 

Dia menegaskan kabar yang telah beredar luas tersebut adalah tidak benar alias hoaks.

"Kabar itu tidak benar, hoaks!," kata Ari Budi dalam keterangannya kepada wartawan yang diterima TribunSumsel.com, Minggu (22/10/2023). 

Baca juga: Bule Jerman Nikahi Bidan Asal Baturaja Sumsel, Ucap Janji Ke Istri Bikin Baper Tamu Undangan

Dia menyatakan SK mutasinya dari Pemerintah Kota Lubuklinggau ke Pemerintah Kabupaten Muratara semuanya adalah asli bukan bodong. 

Ari Budi mempersilakan jika ada yang ingin mengecek langsung keasliannya, termasuk ijazah dan SK kenaikan pangkat dirinya.

"Semua SK kenaikan pangkat saya asli, ijazah saya asli, silakan dicek, saya ini lulusan universitas negeri, tidak mau saya yang bodong-bodong itu," katanya. 

Ari Budi mengaku merasa dirugikan atas kabar tidak benar tersebut, dimana disebar oleh orang yang menurutnya ada tendensius secara pribadi. 

Meskipun dirugikan, Ari enggan memperkarakan orang yang menurutnya telah memfitnah dirinya itu. 

Dia hanya mendoakan orang tersebut senantiasa diberikan kebaikan dan hidayah oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

"Tidak perlu (diperkarakan), saya doakan saja dia selalu diberi kebaikan dan hidayah," katanya. 

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muratara, Deni Sartika ikut terseret dalam kabar soal SK bodong ini.