LIPSUS: Buy Now Or Never, Sumsel Kurang 345.985 Unit Rumah, Backlog Lebih Parah dari Jakarta -1

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Ternyata di Sumatera Selatan backlog perumahan atau kesenjangan antara rumah yang dibangun dan rumah yang dibutuhkan masyarakat masih besar. Angkanya bahkan di atas DKI Jakarta.

Dalam liputan khusus Hari Perumahan Nasional (Haprenas) 25 Agustus 2023 ini, Tribun menyajikan cover story bagaimana perkembangan perkara hunian di Kota Palembang dan Sumsel.

Data di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel backlog perumahan di Sumsel pada 2022 sebanyak 345.985 unit. Jumlah tersebut menurun dari sebelumnya di 2021 sebanyak 500 ribuan.

Untuk di Kota Palembang backlog perumahan di 2022 sebanyak 112.932 unit. Palembang memiliki backlog perumahan terbanyak karena memang dari segi jumlah penduduknya paling banyak yaitu 8,6 juta jiwa (data BPS 2022).

Sebab itu, menurut Ketua DPD Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Sumsel, Endang Wasiati Wierono, jika ada kesempatan membeli rumah, sebaiknya segera dibeli. Apalagi tahun depan akan digelar Pemilu.

"Kalau kamu sudah punya penghasilan yang tetap, dan punya dana untuk DP, segera beli rumah. Buy now or never," kata Endang, yang juga merupakan pengamat properti.

Wanita yang berkecimpung di dunia properti ini mengutip perkataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau nggak beli rumah sekarang, after Pemilu nggak jamin kamu bisa beli rumah.

"Faktanya harga tanah selalu naik, dan tanah nggak bertambah, makanya segera beli rumah. Karena harga tanah akan semakin meningkat, bahan material seperti besi dan lain-lain akan meningkat," ungkapnya.

Baca juga: Lowongan Kerja BTPN Syariah Community Officer, Syarat dan Link Pendaftaran

Kepala Bidang Perumahan Disperkim Provinsi Sumsel Ir H Yudho Joko Prasetyo ST MMT IPM mengatakan, pemerintah dan pengembang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah, akan tetapi menghadapi banyak kendala.

"Di satu sisi kami terus berupaya menyediakan rumah layak huni, namun di sisi lainnya jumlah pernikahan terus bertambah," kata Yudho Joko.

Menurutnya, menikah memang hak asasi, jadi pemerintah tetap berupaya untuk memfasilitasi agar pasangan muda punya rumah. Caranya berbeda-beda, seperti pasangan kaya silakan beli rumah menengah.

Lalu PNS/TNI/Polri dan lain-lain yang punya penghasilan tetap bisa dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Ada juga perumahan komunitas, dan kalau mereka bisa bangun sendiri bisa bangun sendiri," kata Yudho.

"Di satu sisi ada juga yang non-bankable seperti tukang bakso, pedagang, dan lain-lain. Mereka kan tidak fixed income, ini yang masih terus diupayakan dengan berbagai program seperti Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan lain-lain," katanya.

Berdasarkan data baru 25 persen yang bankable, lalu 75 persen nonbankable, dan hanya 10 persen yang benar-benar tidak mampu atau dan tidak memungkinkan untuk membeli rumah.