Modal Pilkada Rp 60 Miliar, Pengamat Politik: Demokrasi Semakin Mahal, Ekonomi Dikuasai Oligarki -2

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Biaya politik dalam demokrasi langsung terutama pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak dipungkiri membutuhkan biaya yang besar.

"Hal ini karena mayoritas kaderisasi di tubuh partai politik tidak berjalan tidak baik, serta mayoritas pemilih kita juga belum cerdas," ungkap Pengamat Politik dari Public Trust Institute, Fatkurohman SSos, Selasa (8/8/2023).

Dia mengatakan, minimnya kader internal parpol yang berkualitas dan mumpuni di kancah politik untuk mengisi regenerasi kepemimpinan bangsa membuat partai lebih transaksional.

"Akhirnya tiket 20 persen banyak diperebutkan para tokoh populer serta mempunyai finansial cukup untuk ikut dalam perebutan kekuasaan politik," katanya.

Baca juga: LIPSUS: Helmy Yahya Klaim Modal Pilkada Rp 60 Miliar, Sebut Masyarakat Mulai Korupsi Saat Pemilu -1

Kemudian dijelaskannya, salah satu penyebab utama cost politik pilkada tinggi karena adanya ambang batas (Threshold) untuk maju Pilkada yakni 20 persen.

"Jika tidak ada ambang batas diyakini akan banyak para kader partai politik yang bisa maju karena tidak membutuhkan kendaraan parpol lain," katanya.

Terkait penjelasan Helmi Yahya yang mengatakan dibutuhkan sampai Rp 25 miliar untuk meraih dukungan parpol jika ingin maju Pilkada, Fathur mengamini.

"Dengan pola demokrasi saat ini yang mengutamakan ambang batas (Threshold) membuat demokrasi semakin mahal. Belum lagi cost politik untuk merawat jaringan politik. Semakin instan tokoh yang maju, maka akan semakin mahal cost politik karena membutuhkan penetrasi jaringan politik yang instan juga," ujar Alumni Sosiologi FISIP Unsri ini.

Dampak dari cost politik yang tinggi, lanjutnya, biasanya sumber daya ekonomi akan dikuasai segelintir orang atau yang dinamakan oligarki. "Ini yang dinamakan politik balas budi kepada mereka yang telah berjasa dalam suksesi pilkada," pungkasnya. (fiz)

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel