Alasan Bupati Devi Terus Suarakan ke Pusat Honorer Diangkat CPNS-PPPK Tanpa Tes

Sekretaris Daerah (Sekda) Muratara, Elvandary mengatakan akan segera melakukan rapat untuk menyikapi penghapusan pegawai honorer tersebut termasuk konsekuensinya.

"Surat edarannya sudah ada dari kementerian, kita akan segara rapat membahas penyikapan-penyikapan apa yang bisa kita lakukan, termasuk konsekuensi-konsekuensinya," kata Elvandary pada TribunSumsel.com, Kamis (2/6/2022). 

Menurut Elvandary, salah satu perintah dalam surat edaran soal penghapusan pegawai honorer tersebut adalah melakukan inventarisasi kembali. 

Ia mengaku sedih bila pegawai honorer dihapuskan karena pemerintah daerah butuh tenaga dan kemampuan mereka sekaligus menekan angka pengangguran. 

"Kita akan melakukan inventaris lagi, karena perintah dari surat edaran itu begitu, kalau sedih ya sedih, jangankan teman-teman honorer, kami PNS pun juga sama," katanya. 

Saat disinggung soal kebutuhan pegawai honorer di lingkungan Pemkab Muratara, Elvandary mengatakan akan mencari strategi menyikapinya. 

Mengingat dalam surat edaran itu disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan dikenakan sanksi apabila mengangkat pegawai honorer.

"Nanti sambil berjalannya waktu, kita rapat, bisa tahu strateginya seperti apa mengatasi kekurangan tenaga SDM setalah pegawai honorer ini dihapus," ujarnya.

Baca juga: Surat Edaran Pegawai Honorer Resmi Dihapuskan Tahun 2023, Ini Cara Alternatif Agar Bisa Diangkat PNS

Sementara itu, salah seorang pegawai honorer di Muratara, Nur mengungkapkan amat sedih bila benar-benar terjadi penghapusan pada tahun 2023 nanti.

"Sedih, sangat sedih, pekerjaan lain atau usaha lain tidak ada, mau ikut CPNS umur sudah lewat 35 tahun, mau ikut PPPK belum tentu mudah lulus tesnya, pasrah saja, paling nanti cari jalan hidup yang lain," tuturnya.