Alasan Bupati Devi Terus Suarakan ke Pusat Honorer Diangkat CPNS-PPPK Tanpa Tes

Laporan Wartawan TribunSumsel.com, Rahmat Aizullah 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni angkat bicara soal penghapusan pegawai honorer pada tahun 2023 nanti oleh pemerintah pusat. 

Sebagaimana diketahui, semua pegawai honorer baik di lingkungan kementerian atau lembaga instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah akan dihapuskan per 28 November 2023. 

Penghapusan itu tercantum dalam isi surat edaran yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.

Bupati Muratara Devi Suhartoni mengatakan sejak awal ia terus mendorong pegawai honorer terutama yang sudah lama mengabdi agar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Ada beberapa hal yang terus saya dorong dari awal, yaitu sistem penerimaan, bahwa PPPK ini semangatnya untuk orang-orang yang telah mengabdi cukup lama, seperti guru, K2 dan tenaga kesehatan," kata Devi pada cuitannya di media sosial dilihat TribunSumsel.com, Jum'at (3/6/2022).

Tetapi, kata Devi, pegawai honorer mengalami kesulitan karena harus mengikuti tes yang tidak mudah, bukan langsung otomatis diangkat menjadi CPNS atau PPPK. 

"Sistem mempersulit mereka, tidak otomatis dilantik malah tes yang sulit dan yang dapat (lulus) bukan orang yang telah mengabdi (lama), (terkadang) bukan putra-putri daerah bersangkutan," katanya. 

Pegawai honorer diharapkan mempersiapkan diri dari saat ini untuk mengikuti tes PPPK atau CPNS mendatang agar tetap bisa bekerja di instansi pemerintah. 

Karena itu, Devi menekankan agar pegawai honorer asli Muratara yang ada saat ini untuk belajar dari sekarang sehingga nantinya bisa lulus ketika mengikuti seleksi CPNS atau PPPK.

"Anak honorer kantor akan dibuat tes, tetapi saya menekankan (yang mengikuti tes) harus ber-KTP Muratara dan minimum sudah lima tahun tinggal di Muratara berturut-turut," ujarnya. 

Devi menegaskan terus menyuarakan ke pemerintah pusat agar pegawai honorer K2, guru dan tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi untuk dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes.

"Saya terus menyuarakan ke pusat melalui jalur politik, di tingkat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, sebisa mungkin honorer yang telah bekerja lebih dari 10 tahun diangkat jadi CPNS tanpa tes, untuk yang kerja lima tahun juga diangkat jadi PPPK tanpa tes," katanya.

Sekda Sedih