Baru Deklarasi Kembali, Partai Buruh Minta UMK 2022 Naik 10 Persen dan Guru Honorer Jadi PNS

Kelompok buruh, lanjutnya, bakal memperluas perjuangannya di parlemen.

"Di jalan tetap ada sesuai konstitusi, tapi kami ingin berjuang di parlemen," katanya.

Iqbal mengkritik sistem upah tenaga kerja yang tertuang dalam UU Cipta Kerja.

Menurutnya, muatan dalam UU tersebut belum mengakomodasi hak-hak buruh.

"Bagaimana mungkin outsourcing seumur hidup?"

"Negara Amerika saja membatasi. Indonesia melebihi Amerika yang super kapitalis."

"Karyawan kontrak diulang-ulang, upah UMSK dihilangkan, UMK bisa iya bisa tidak, nilai kenaikannya kecil," beber Said.

Dia juga menyoroti bagaimana karyawan perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan, tidak jelas dibayar atau tidak diupah.

"Jam kerja yang eksploitatif, perlindungan terhadap buruh perempuan makin menurun," sambungnya.

Iqbal menjelaskan, tawaran Partai Buruh dalam hubungan industrial dinilai bisa menjawab persoalan hak buruh.

"Menolak outsourcing tenaga kerja, menolak sistem karyawan kontrak berkepanjangan tanpa batas, uang pesangon yang layak, jam kerja yang manusiawi, perlindungan upah, menolak PHK yang dipermudah," ucap Said.

Baca juga: Polisi Berbaju Hazmat Amankan Buruh Saat Demo Kepemimpinan Jokowi, Buruh Sebut Pemerintah Otoriter

Baca juga: Buruh Demo Protes 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf, Buruh Sebut Hidup Direzim Otoriter

Anggota Wajib Setor Rp 50 Ribu

Said Iqbal mengungkap sumber pendanaan Partai Buruh yang baru dideklarasikan dan ia pimpin.

"Pendanaan Partai Buruh dari iuran," ujar Iqbal kepada wartawan, usai Kongres IV Partai Buruh, Selasa (5/10/2021).