Mau Cari Rumah Idaman dan Aman, Ini Tips dari Kementerian PUPR, Cukup Lewat Aplikasi Berikut

Alokasi Anggaran Rp 9,1 Triliun

Dalam menggulirkan dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2021. Alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp 9,1 triliun untuk 157.500 unit rumah melalui 30 bank pelaksana.

"Untuk alokasi KPR rumah subsidi tahun 2021 ada kuota 157 ribuan unit yang dianggarkan pada 2020, kebetulasan saya dinas di Palembang menerima masukan sharing untui berbicara rumah subsidi, seperti adanya aplikasi SiKasep, SiKumbang dan SiPetruk. Yang jadi pembahasan ini SiPetruk, hanya saja bukan kewenangan kami dan akan kita sampaikan keluhan- keluhan ini ke pimpinan," ungkapnya.

Ditambahkan Eko, pihak pengembang sebenarnya tidak kebenaran dengan aturan- aturan yang telah dikeluarkan pemerintah, melainkan mereka ingin ada penyesuaian karena setiap daerah memiliki permasalahan berbeda khususnya dalam hal material bangunan.

"Pihak pengembang bisa mengikuti aturan dari sisi spesifikasi, hanya saja keluhan teman terkendala dengan meterial yang tidak tersuplai secara rutin. Seperti di Palembang untuk batu kali, suplainya tidak ada dibandingkan dengan Lahat dan Muara Enim. Masalah seperti inilah akan dismpaikan ke pemimpinn kita, untuk dievaluasi dan jelas suplai material berbeda," tuturnya.

Dilanjutkan Eko, pihaknya tetap optimis kuota 157 ribuan unit untuk pembiayaan KPR itu nanti akan habis, meski saat ini dimasa pandemi Covid-19.

"Berkaca pada tahun 2020, kuota sebanyak 102.500 unit rumah dan habis dibulan November. Tapi disini tahun 2021 naik sekitar 55 ribuan unitnya, dan saat ini sudah terpakai sekitar 81 ribuan. Kita tetap optimis, dan mudah- mudahan hingga akhir tahun 2021 kuota nanti tetap habis," tukasnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Abbas Minen tak menampik jika pandemik Covid-19 ini jelas memberikan banyak dampak kepada sektor termasuk property yang mengalami penurunan penjualan yang sangat deras, khususnya rumah subsidi.

"Turunnya cukup deras, karena daya beli menurun dan aturan pemerinrah seperti aplikasi SiPetruk yang jadi bahasan kami untuk masukan bagi PPDPP. Harapan kedepan bisa normal seperti biasa meski saat ini belum menentu. Kalau aturan mau mau tidak mau kita harus mengikuti aturan dan dengan aturan itu mudah- mudahan kita bisa mengikutinya," papar Abbas.

Diungkapkan Abbas, kalau maunya pengembang harapanya harga perumahanan disesuai dengan kondisi harga yang ada, karena masih diharga pada tahun 2019 sedangkan kondisi sekarang tahun 2021.

"Dimana kondisi kenaikan material jauh melambung, harapan kami semoga ada kenaikan harga rumah yang diusulkan pengembang, termasuk perbankan diberikan kemudahan dari perbankan bagi syarat- syarat KPR, agar target pemerintah terwujud dan pengembang tidak mengalami kesulitan, yang nantinya sebagai pengurus pusat kita memperhatikan apresiasi dari DPD nanti kita kembangkan sebaik- baiknya agar semua bisa berjalan dengan baik," tandasnya.

Baca juga: Harga Karet Pekan Ini Ditutup Naik Rp 157 per Kg, KKK 100 Persen di Atas Rp 20 Ribu Per Kg

Ketua DPD Apersi Sumsel Samsu Rusman sendiri mengungkapkan jika prosep dibawah tahun 2019 sektor properti sedang mengalami peningkatan signifikan. Namun pertengahan tahun sudah mulai dibatasi kuota untuk KPR FLPP.

"Penjualan rumah subsidi saat ini jelas ngedrop, selaian daya beli menurun akibat pandemi Covid-19, perbankan juga lebih selektif untuk KPR konsumen yang benar- benar bankkabel, berdasarka syarat ketat," kata Samsu, didampingi Sekretaris Adi Kurniawan Bimq.

Syarat ketat dari perbankan itu, ia mencontohkan jika calon debitur harus memiliki penghasilan tetap yang tidak terdampak dengan pandemi Covid-19. Padahal selama ini, konsumen FLPP adalah dari kalangan menengah kebawah yang tidak memiliki penghasilan tetap.

"Contoh karyawan hotel, driver online, dan pedagang. Dari tiga pekerja itu yang terbanyak penghasilan yang tidak tetap yaitu pedagang ataupun buruh," jelasnya.