Bahlil Legalkan Sumur Minyak di Muba, BUMD, Koperasi dan UMKM Dapat Kelola Sumur Tua

TRIBUNSUMSEL.COM, SEKAYU – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara langsung memastikan legalitas pengelolaan sumur minyak masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui kunjungannya pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Kunjungan kerja ini menindaklanjuti penetapan Peraturan Menteri ESDM (Permen) Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi.

Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta koperasi untuk mengelola sumur minyak tua secara legal, tertib, dan aman.

"Presiden memerintahkan saya untuk menciptakan lapangan kerja dan memastikan pengelolaan sumber daya alam memberi manfaat bagi rakyat," ujar Bahlil, yang mengaku terbiasa dengan kehidupan kampung dan melihat potensi minyak yang besar di Muba.

Angin Segar bagi Masyarakat Lokal

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyambut baik kebijakan ini. Ia menilai wilayah Sumsel, khususnya Muba, memiliki banyak sumur milik masyarakat yang berpotensi namun belum terkelola secara legal.

"Dengan adanya aturan ini, harapan masyarakat untuk melegalkan sumur mereka bisa terwujud," kata Herman Deru. Ia menambahkan bahwa dulu sulit membayangkan sumur rakyat dapat dilegalkan. Kehadiran Permen ESDM ini kini menjadi angin segar yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pekerja.

Gubernur juga meminta Menteri ESDM untuk mendirikan sekolah kemigasan di Muba. "Adanya hal tersebut tentu akan membuat pekerjaan lebih aman (safety)," ujarnya.

Komitmen Keselamatan dan Harga Beli

Menteri Bahlil mengingatkan bahwa legalisasi ini wajib diiringi dengan peningkatan standar keselamatan kerja. Ia mengancam akan meninjau ulang izin apabila terjadi kecelakaan.

"Mulai hari ini, saya akan memastikan agar BUMD, UMKM, dan koperasi yang sudah terlibat tidak lagi diperiksa secara berlebihan, tetapi harus menjaga standar keselamatan. Jika terjadi kecelakaan, izinnya akan kami tinjau ulang," tegas politisi Partai Golkar ini.

Selain aspek legalitas dan keselamatan, Bahlil juga menyoroti persoalan harga. Ia memastikan bahwa Pertamina dan kontraktor migas lainnya akan membeli hasil minyak masyarakat sebesar 80 persen dari harga acuan Indonesian Crude Price (ICP).

"Saya minta minyaknya jangan dijual ke pihak lain. Hulu-hilirnya akan kami tinjau agar semua berjalan sesuai aturan," tambahnya.

Bahlil berjanji bahwa paling lambat bulan November 2025, seluruh proses legalisasi dan kerja sama pengelolaan sumur rakyat di Muba dapat diselesaikan.

Joko Mulya, seorang warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang, mewakili pekerja sumur minyak rakyat menyampaikan rasa terima kasihnya. "Kami para pekerja sangat terbantu. Dengan adanya Permen ini, kami tidak perlu takut lagi karena sudah ada dasar hukum yang jelas," ujarnya. (dho)

Baca juga: Terus Bertambah, 5 Orang Tewas Akibat Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Muba

Baca juga: 2 Tewas Akibat Ledakan Sumur Minyak Ilegal di Muba, 21 Ribu Lebih Sumur Minyak Dikelola Masyarakat

Lebih dari 21 Ribu Sumur Minyak Belum Berizin

Kepala Seksi (Kasi) Migas di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatra Selatan, Haitami Hakim Pulungan, mengungkapkan bahwa terdapat21.350 sumur minyakdi Sumatra Selatan yang dikelola oleh masyarakat. Data ini didapatkan dari hasil inventarisasi yang diminta oleh Gubernur.

Haitami merinci, sebaran sumur-sumur tersebut berada di enam kabupaten, dengan jumlah terbanyak ada di Musi Banyuasin.

Berikut rinciannya:

Musi Banyuasin:20.449 sumur
Musi Rawas:566 sumur
PALI:165 sumur
Muara Enim:71 sumur
Banyuasin:67 sumur
Musi Rawas Utara:32 sumur
Meski jumlahnya sangat banyak, Haitami menegaskan bahwa sumur-sumur yang dikelola masyarakat inibelum ada yang mendapatkan izin resmi. Saat ini, sumur-sumur tersebut masih dalam tahap verifikasi oleh pemerintah pusat.

Pengawasan Diperketat Sesuai Permen ESDM Baru

Haitami menjelaskan bahwa pengawasan sumur-sumur ini akan diperketat jika mengacu padaPeraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Pengawasan akan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, serta pemerintah pusat dan daerah.

Setelah proses verifikasi selesai, pemerintah akan menunjuk pihak-pihak yang bisa bekerja sama untuk mengelola sumur-sumur ini. Pihak yang ditunjuk dapat berupaBUMD, BUMN, koperasi, atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perpanjangan Kontrak Petro Muba dan Pertamina EP

Di sisi lain, Haitami juga mengonfirmasi adanya perpanjangan kerja sama antaraPT Pertamina EPdanBUMD Petro Mubadalam mengelola sumur tua di Sumatra Selatan. Kerja sama ini mencakup pengelolaan490 sumurdengan target produksi2.000 barel minyak per hari.

"Itu perpanjangan kontrak, karena sebelumnya PT Pertamina EP dan BUMD Petro Muba sudah melakukan kerja sama dari 2020-2025," kata Haitami, Senin (25/8/2025).

Namun, ia menambahkan bahwa pihak Dinas ESDM Provinsi Sumatra Selatanbelum menerima salinan resmiterkait perpanjangan kontrak tersebut. Haitami menekankan pentingnya membedakan antara sumur tua yang dikelola BUMD dengan sumur yang dikelola oleh masyarakat.
Tambang Ilegal yang Rugikan Negara Rp300 Triliun

 Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan keresahannya mengenai maraknya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal di Indonesia. Menurut laporan yang ia terima dari Aparat Penegak Hukum (APH), jumlahnya mencapai lebih dari1.000 titikdan telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

"Saya telah diberi laporan bahwa terdapat1.063 tambang ilegaldan potensi kekayaan yang dihasilkan 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara minimalRp300 triliun," kata Prabowo dalam Pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (22/8/2025).

Menindaklanjuti hal tersebut, Presiden Prabowo pekan lalu memanggil sejumlah menteri kabinet, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Pertemuan tersebut secara khusus membahas persoalan tambang ilegal dan penataan sektor pertambangan di kawasan hutan.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com