Kunci Jawaban, Modul 3.1 Kebijakan Program MBG - Bagian 1, Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan MBG

Jawaban: A

8. Salah satu prinsip kebijakan MBG adalah 'Keterbukaan dan Partisipasi'. Bagaimana prinsip ini diwujudkan dalam pelaksanaan di madrasah?

A. Madrasah wajib menyosialisasikan kebijakan, anggaran, dan menu yang disajikan kepada orang tua/wali dan Komite Madrasah.

B. Madrasah hanya melibatkan kepala sekolah dan bendahara dalam pengambilan keputusan.

C. Semua keputusan tentang menu diambil oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

D. Madrasah menunjuk satu kontraktor dari luar kota tanpa melakukan lelang terbuka.

Jawaban: A

9. Dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan, Tim Pelaksana MBG di Madrasah wajib memperhatikan standar sanitasi dan higiene pangan. Aspek manakah yang paling utama untuk dipastikan?

A. Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk semua bahan baku.

B. Pencatatan harga bahan pangan yang paling murah di pasaran.

C. Penggunaan peralatan dapur modern berstandar internasional.

D. Proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan bebas dari kontaminasi.

Jawaban: D

10. Dalam struktur kebijakan MBG, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai..

A. Pelaksana langsung pengadaan dan penyaluran makanan ke setiap siswa.

B. Penyedia dana tunggal Program MBG dari APBD Kabupaten/Kota.

C. Penentu menu nasional yang harus diikuti oleh semua madrasah di Indonesia.

D. Fasilitator, supervisor, dan evaluator pelaksanaan Program MBG di wilayah kerjanya.

Jawaban: D

***

Artikel lainnya di google news.

Ikuti dan bergabung disaluran WhatsApp Tribunsumsel.