Kunci Jawaban, Modul 3.1 Kebijakan Program MBG - Bagian 1, Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan MBG

TRIBUNSUMSEL.COM - Pelatihan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis di Madrasah akan kembali dibuka pada tanggal 26 November - 30 November 2025 secara online melalui Platform Pintar Kemenag.

Terdapat berbagai pembelajaran yang akan dibahas dalam pelatihan ini salah satunya pada Modul 3.1 Kebijakan Program MBG - Bagian 1.

Dalam Modul 3.1 Kebijakan Program MBG - Bagian 1 akan ada 10 contoh soal pilihan ganda yang bisa Ibu/Bapak Guru gunakan sebagai latihan pembelajaran lengkap dengan kunci jawabannya.

Berikut ini akan disajikan selengkapnya contoh soal dan kunci jawaban Modul 3.1 Kebijakan Program MBG - Bagian 1 dalam Pelatihan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis di Madrasah di Platform Pintar Kemenag.

==========

Pelatihan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis di Madrasah

Modul 3.1 Kebijakan Program MBG - Bagian 1

[Kumpulan Soal:]

1. Apa tujuan utama dari kebijakan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Madrasah yang menjadi fokus utama Kemenag?

A. Membantu petani lokal dengan menyerap semua hasil produksi pertanian mereka.

B. Meningkatkan daya beli orang tua siswa madrasah.

C. Meningkatkan kehadiran dan capaian akademis siswa serta memenuhi kebutuhan gizi harian.

D. Menjadi sumber pendapatan tambahan bagi koperasi madrasah.

Jawaban: C

2. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Madrasah diprioritaskan untuk jenjang pendidikan madrasah mana?

A. Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

B. Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

C. Semua jenjang madrasah, dari RA hingga MA/MAK.

D. Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Jawaban: D

3. Siapakah pihak yang bertanggung jawab penuh dalam merencanakan menu harian, memastikan standar gizi, serta pengadaan makanan di tingkat madrasah?

A. Pemerintah Daerah setempat (Dinas Pendidikan).

B. Tim Pelaksana MBG di Madrasah, termasuk Kepala Madrasah, Guru, dan Komite Madrasah.

C. Kontraktor penyedia makanan dari luar daerah.

D. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Jawaban: B

4. Prinsip utama yang harus dipatuhi dalam pengadaan makanan Program MBG adalah 'Mengutamakan keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi lokal'. Manakah praktik yang paling sesuai dengan prinsip ini?

A. Memesan makanan kemasan instan dari produsen berskala nasional untuk efisiensi.

B. Menggunakan jasa katering berskala besar dari ibukota provinsi karena harganya paling murah.

C. Menggunakan semua dana hanya untuk membeli peralatan dapur modern di madrasah.

D. Melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau warung/koperasi yang berada di sekitar madrasah.

Jawaban: D

5. Salah satu komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan menu MBG adalah aspek 3B. Apa yang dimaksud dengan 3B dalam konteks gizi makanan?

A. Bersih, Bergizi, dan Berkah.

B. Besar porsinya, Bervariasi, dan Bermanfaat.

C. Beragam, Bergizi, dan Berimbang.

D. Baik, Berkualitas, dan Bersertifikat.

Jawaban: C

6. Dari manakah sumber anggaran utama untuk membiayai Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Madrasah?

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama.

C. Dana sumbangan dari Komite Madrasah dan iuran orang tua siswa.

D. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan ulang oleh madrasah.

Jawaban: B

7. Dalam konteks pelaporan dan akuntabilitas Program MBG, dokumen apa yang harus disusun oleh Tim Pelaksana Madrasah untuk diserahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota?

A. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan MBG.

B. Daftar hadir siswa selama satu tahun ajaran penuh.

C. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan ekstrakurikuler madrasah.

D. Surat Edaran pengumuman menu makan siang untuk siswa.

Jawaban: A

8. Salah satu prinsip kebijakan MBG adalah 'Keterbukaan dan Partisipasi'. Bagaimana prinsip ini diwujudkan dalam pelaksanaan di madrasah?

A. Madrasah wajib menyosialisasikan kebijakan, anggaran, dan menu yang disajikan kepada orang tua/wali dan Komite Madrasah.

B. Madrasah hanya melibatkan kepala sekolah dan bendahara dalam pengambilan keputusan.

C. Semua keputusan tentang menu diambil oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

D. Madrasah menunjuk satu kontraktor dari luar kota tanpa melakukan lelang terbuka.

Jawaban: A

9. Dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan, Tim Pelaksana MBG di Madrasah wajib memperhatikan standar sanitasi dan higiene pangan. Aspek manakah yang paling utama untuk dipastikan?

A. Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk semua bahan baku.

B. Pencatatan harga bahan pangan yang paling murah di pasaran.

C. Penggunaan peralatan dapur modern berstandar internasional.

D. Proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan bebas dari kontaminasi.

Jawaban: D

10. Dalam struktur kebijakan MBG, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai..

A. Pelaksana langsung pengadaan dan penyaluran makanan ke setiap siswa.

B. Penyedia dana tunggal Program MBG dari APBD Kabupaten/Kota.

C. Penentu menu nasional yang harus diikuti oleh semua madrasah di Indonesia.

D. Fasilitator, supervisor, dan evaluator pelaksanaan Program MBG di wilayah kerjanya.

Jawaban: D

***

Artikel lainnya di google news.

Ikuti dan bergabung disaluran WhatsApp Tribunsumsel.