Eks Walikota Palembang, Harnojoyo Diadili, Sidang Kasus Korupsi Pasar Cinde Palembang

Ringkasan Berita:

• Sidang kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde menghadirkan tujuh saksi
• Sekda Sumsel, Edward mengaku tercantum sebagai panitia pengadaan BGS tetapi tidak pernah menerima SK, 
• Para saksi menyatakan minimnya pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses lelang serta tidak menerima honorarium terkait kegiatan tersebut.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde dengan terdakwa eks Walikota Palembang, Harnojoyo dan Raimar Yousnadi menghadirkan 7 orang saksi. Sidang berlangsung di Museum Tekstil Palembang, Senin (17/11/2025).

Saksi yang dihadirkan adalah mereka yang dulunya ditunjuk sebagai panitia pengadaan sistem Bangun Guna Serah (BGS) dalam proses pembangunan Pasar Cinde.

Salah satunya adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan.

Saat ditanya Jaksa Penuntut Umum (JPU), saksi Edward Chandra mengakui jika namanya termasuk ke dalam Surat Keputusan (SK) penunjukan panitia pengadaan lelang. Namun, ia mengaku tidak pernah menerima SK tersebut.

"Sampai saat ini saya belum pernah menerima SK yang dimaksud. Belum pernah ada pemberitahuan (dari Ketua) terkait tugas pokok dan fungsi," ujar Edward.

Meskipun demikian, ia mengetahui tentang adanya proyek pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, salah satunya revitalisasi Pasar Cinde dengan sistem Bangun Guna Serah yang menjadi atensi Gubernur Sumsel saat itu.

Jaksa menerangkan, dalam SK tersebut tertuang nama-nama, yakni Kepala Dinas PU Cipta Karya, Eddy Hermanto, selaku Ketua Panitia, serta panitia lainnya seperti Edward Chandra, Ekowati Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, dan lainnya.

Tugas panitia adalah menyusun kebijakan, membuat perkiraan, menetapkan tenggat waktu (deadline), menentukan nilai bobot, meneliti dan membahas proposal pemohon, hingga membahas semua untuk keperluan Bangun Guna Serah tanah dan atau gedung.

Meskipun ditunjuk sebagai salah satu panitia pengadaan lelang, Edward membuat pengakuan bahwa sama sekali tidak melakukan tugasnya.

"Saat itu saya hanya berasumsi yang saya ketahui, tanah lokasi itu milik Pemprov, sudah disertifikatkan, jadi tidak ada persoalan. Saya tidak punya kewenangan dalam tugas terhadap pihak-pihak yang dipilih dalam proses kerja sama ini," katanya.

Ketika ditanya jaksa mengenai alasan ia menandatangani dokumen tersebut, Edward memberikan jawaban mengejutkan.

Ia hanya menandatangani setelah salah seorang stafnya memberikan dokumen yang sudah diparaf.

"Saya hanya minta diparafkan dulu, setelah itu saya tanda tangan. Tapi kajian kelayakan BGS Pasar Cinde saya tidak tahu, dan saya tidak pernah mengevaluasi atau mengonfirmasi ke Ketua Panitia," katanya.

Namun Edward menegaskan, selama prosesnya ia sama sekali tidak menerima bayaran ataupun honorarium serta tidak mengetahui tentang adanya biaya tender.