Berita Nasional
Reaksi Dedi Mulyadi Soal Isu Terima Tunjangan Rp33 Miliar Usai Menjabat Sebagai Gubernur Jawa Barat
Beredar isu soal tunjangan mencapai Rp33 Miliar sebagai Gubernur Jawa Barat membuat Dedi Mulyadi angkat bicara.
Namun, ia menekankan dana tersebut bukan untuk kepentingan pribadi.
“Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Ada orang sakit di rumah sakit saya bantu, biaya transportasi keluarga pasien saya tanggung, sekolah yang butuh pengecatan saya biayai, rumah roboh saya bantu, jalan desa rusak saya perbaiki, hingga jembatan gantung yang putus saya bangun ulang,” jelasnya.
Dedi menambahkan, setiap hari ada antrean masyarakat di Lembur Pakuan, kediaman dinas gubernur, untuk meminta bantuan.
“Biaya operasional ini semuanya diperuntukkan bagi masyarakat, tidak saya ambil untuk pribadi,” ujarnya.
Siap Jika Dana Operasional Dihapus
Meski begitu, Dedi menyatakan siap jika dana operasional gubernur dihapus.
Namun, ia mengingatkan bahwa konsekuensinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat.
“Saya pribadi tidak ada masalah jika biaya operasional dihapus. Tapi yang dirugikan bukan saya dan keluarga, melainkan masyarakat. Sebab banyak peristiwa mendadak yang tidak teranggarkan dalam APBD,” ucapnya.
Ia mencontohkan, jika ada warga sakit darurat, rumah roboh akibat bencana, atau anak yatim membutuhkan biaya sekolah, bantuan cepat akan sulit diberikan tanpa dana operasional.
“Kalau operasional dihapus, nanti saya hanya bisa mengandalkan pemasukan dari YouTube. Banyak orang tidak akan tertolong nyawanya karena tidak punya biaya untuk ke rumah sakit, banyak rumah roboh tidak bisa saya bantu, anak-anak yatim pun kesulitan,” katanya.
“Bukan untuk Kepentingan Saya” Dedi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan dana operasional untuk memperkaya diri. “Jangan salah persepsi. Dana operasional itu bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan rakyat.
Setiap rupiah saya keluarkan untuk masyarakat. Jadi kalau ada yang bilang saya dapat Rp33 miliar untuk pribadi, itu tidak benar,” tegasnya.
Ia menutup dengan menyatakan bahwa transparansi akan terus ia jaga selama memimpin Jawa Barat.
“Yang terpenting adalah rakyat bisa merasakan manfaat dari setiap anggaran. Itu komitmen saya,” ujar Dedi.
Apakah Gaji PPPK Paruh Waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 Bakal Berbeda? Ini Jawaban Kemenpan RB |
![]() |
---|
Segini Gaji PPPK Paruh Waktu Dikabarkan Bakal Ikuti Upah Minimum Daerah, Sumsel Capai Rp3,6 Juta |
![]() |
---|
Jokowi Ungkap Perbedaan Purbaya Vs Sri Mulyani, Singgung Sosok Tepat Jadi Menteri Keuangan |
![]() |
---|
Deretan Pernyataan Menkeu Purbaya Jadi Sorotan Saat Belum Genap Seminggu Dilantik, Ada Curhat Gaji |
![]() |
---|
TNI Tak Menyerah, Kini Cari Celah Hukum Baru untuk Pidanakan Ferry Irwandi Usai Terganjal Putusan MK |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.