20 Orang Dilaporkan Hilang dalam Demo Besar Sejak 25 Agustus, Selain Itu, Ada 9 Korban Tewas

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Setidaknya 20 orang dilaporkan hilang selama demonstrasi besar yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.

Kepolisian mengklaim telah menahan lebih dari 1.200 orang di Jakarta sejak 25 Agustus.

Aksi yang awalnya menolak fasilitas dan gaji tinggi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini berkembang menjadi protes luas terhadap aparat keamanan dan kebijakan pemerintah.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut, hingga 1 September terdapat 23 laporan orang hilang, tetapi 20 di antaranya belum ditemukan.

"Mereka dilaporkan hilang di Bandung, Depok, serta wilayah administratif Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Satu insiden terjadi di lokasi yang tidak diketahui," tulis KontraS dalam keterangan yang dikutip dari Straits Times.

Hindustan Times mencatat sedikitnya sembilan orang tewas sejak aksi dimulai, termasuk kasus pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob.

Pemerintah Janji Tindak Tegas Aparat Berwenang

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas aparat keamanan yang terbukti bersalah dalam insiden tewasnya Affan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta. Ia meminta proses pemeriksaan dilakukan secara cepat, transparan, dan terbuka untuk publik.

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan atau pelanggaran, saat ini kepolisian telah melakukan proses pemeriksaan. Saya minta dilakukan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka," ujar Prabowo.

Baca juga: Aksi Demo di PALI Pada 4 September Batal, Aspirasi Fakar Lematang Sudah Diterima Bupati Asgianto

Baca juga: Besok, Siswa di Palembang Mulai Sekolah Seperti Biasa, Pasca Ada Demo

Tunjangan DPR Dibatalkan

Presiden juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI telah sepakat untuk mencabut sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan publik, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Langkah ini diambil sebagai respons atas tuntutan masyarakat yang menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat. Prabowo menambahkan beberapa anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru telah dinonaktifkan oleh ketua umum partai masing-masing. Ia menekankan tindakan tegas ini merupakan bentuk tanggung jawab politik terhadap aspirasi rakyat.

Dalam penjelasannya, Prabowo juga mengingatkan anggota DPR harus selalu peka terhadap kepentingan masyarakat.

"Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat," tegasnya.

PBB Serukan Penyelidikan Independen