Ribuan PPPK di Prabumulih Belum Gajian, Pasca Dilantik Bulan Juni, Dewan Minta Pemkot Tunaikan Gaji

"Untuk administrasi baik dari kementerian maupun kita kami rasa sudah terpenuhi, makanya mereka dilantik. Jadi himbauannya agar pemerintah daerah segerakan melakukan pemenuhan kewajiban terhadap gaji-gaji PPPK yang telah sah dan resmi menjadi PPPK penuh waktu di kota Prabumulih," tuturnya.

Baca juga: Sudah Dilantik Sejak Juni 2025, PPPK di Prabumulih Ngeluh Hingga Kini Belum Terima Gaji

Baca juga: Tak Masuk Usulan PPPK Paruh Waktu, Puluhan Honorer Non Database Ngadu ke DPRD Musi Rawas

Calon PPPK Dibatalkan

Terpisah mendekati hari pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kabupaten Muara Enim formasi 2024, semakin banyak calon yang dibatalkan kelulusannya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kabupaten Muara Enim, Harson Sunardi, yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengadaan, Informasi, dan Penilaian Kinerja (PIPKA), Yulius Caesar, di Muara Enim pada hari Minggu (24/8/2025).

"Benar, hingga saat ini, total sudah ada 32 calon P3K Kabupaten Muara Enim yang dibatalkan dengan berbagai sebab yang sudah sesuai dengan aturan. Bahkan, ada 5 orang yang sedang diproses karena adanya pengaduan," ujar Harson.

Harson menjelaskan, dari 32 calon P3K formasi tahun 2024 yang dibatalkan tersebut, satu orang mengundurkan diri setelah mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH); empat orang meninggal dunia; empat orang menyatakan mengundurkan diri; enam orang tidak menyelesaikan pengisian DRH; tujuh orang tidak memenuhi syarat (TMS) atas aduan pasca-hasil Seleksi Kompetensi; sembilan orang TMS atas aduan pasca-Seleksi Administrasi; dan satu orang TMS kualifikasi pendidikan. Saat ini, ada lima orang lagi yang sedang dalam proses pemeriksaan, dan jumlahnya kemungkinan bisa bertambah jika ada temuan atau pengaduan dari masyarakat terkait proses penerimaan calon P3K tersebut.

Yulius menambahkan bahwa aduan dari masyarakat tersebut langsung disampaikan melalui E-Lapor yang dipantau oleh lembaga Wakil Presiden RI.

Pengaduan atau temuan ini kemudian diteruskan ke instansi terkait, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang akhirnya sampai ke BKP-SDM di daerah masing-masing. Aduan tersebut langsung diverifikasi dan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan melalui Inspektorat. Berdasarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat, pihak BKP-SDM dapat membatalkan atau tidak membatalkan kelulusan.

"Temuan ini rata-rata dari pengaduan masyarakat. Kami hanya menindaklanjutinya sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Jadi, meskipun sudah dilantik, jika ada pengaduan masyarakat, akan terus ditindaklanjuti untuk diproses. Jika terbukti, bisa dibatalkan atau diberhentikan meskipun telah dilantik menjadi P3K," tegasnya.

Sesuai jadwal, sebanyak 4.998 P3K formasi 2024 Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang lolos seleksi tahap satu (3.172 orang) dan tahap dua (1.826 orang) akan dilantik pada 27 Agustus 2025 di GOR Sekundang Bara Muara Enim. 

Tak Masuk Usulan PPPK Paruh Waktu

Puluhan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak terdaftar dalam basis data (non-database) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendatangi DPRD pada Senin (25/8/2025).

Mereka datang untuk mengadukan nasibnya karena tidak dapat masuk dalam usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, akibat pernah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kedatangan mereka disambut oleh Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, beserta anggota Komisi 1 dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Musi Rawas, David Pulung.

Firdaus menyampaikan keprihatinan dan kesedihannya. Apalagi, sebagian dari mereka sudah mengabdi selama lebih dari 10 tahun.