Komisi IV DPRD Palembang Desak Disdik Tindak Tegas Oknum Kepsek Aniaya OB

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Wakil Ketua Komisi IV DPRD kota Palembang Mgs Syaiful Padli menyoroti dugaan kekerasan verbal, yang terjadi di SD Negeri 85 Palembang, dan videonya viral. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyayangkan hal itu terjadi, di lokasinya tempat pendidikan. 

“Saya selaku pimpinan Komisi IV DPRD Palembang, yang bermitra dengan dinas pendidikan, sangat menyayangkan hal ini terjadi di dunia pendidikan kita," kata Syaiful, Rabu (6/8/2025).

Menurut mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) ini, seharusnya sebagai seorang pimpinan kepala sekolah bisa mengayomi bawahannya dengan cara yang elegan. 

"Adanya indikasi dengan apa penganiyaan verbal, yang melibatkan korban pingsan dan dibawa ke rumah sakit saya kira ini perlu diusut saya secara mendalam,” terangnya. 

Untuk itu, pihaknya meminta kepala dinas pendidikan, untuk memberikan tindakan tegas, jika memang hasil investigasi, Kepsek tersebut melakukan penganiayaan verbal. 

“Kita berharap proses investigasi ini harus betul-betul detail, pihak dari dinas pendidikan bersama-sama dengan inspektorat kota ini, harus melakukan proses konfirmasi tidak hanya kepada korban, tapi juga kepada para guru-guru maupun pegawai yang ada di lingkungan sekolah. Jadi persoalan ini biar terjadi jelas dan tidak terjadinya informasi yang berat sebelah,” ungkapnya. 

Syaiful juga berharap ke depan ini bisa menjadi pembelajaran, agar seorang leader di sekolah atau kepala sekolah ini jangka waktunya harusnya tidak lebih dari 2 tahun.

“Jadi harus ada pergiliran sehingga tidak terjadinya raja-raja kecil yang ada di sekolah-sekolah. Ini sudah sering kami sampaikan kepala dinas pendidikan dalam kesempatan, " tuturnya. 

Dilanjutkan Syaiful, pihaknya berharap bahwa pola komunikasi antara pimpinan dan staff lagi di dunia pendidikan ini, mengedepankan akhlak yang baik dan tentu sekelas kepala sekolah harusnya bisa mengayomi bawahannya. 

"Kalau memang ternyata terbukti terjadinya pelanggaran, kami minta dinas pendidikan harus tegas dan memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran verbal tersebut,” pungkas Syaiful Padli.

Disisi lain, jika dari hasil pemeriksaan yang  bersangkutan tidak bersalah, makan ia meminta pihak dinas pendidikan membersihkan nama dari oknum tersebut bilamana tidak terbukti bersalah.