Ratusan Honorer R4 Ngadu Soal Nasibnya ke DPRD Prabumulih, Berharap Diangkap Jadi PPPK Paruh Waktu

Laporan wartawan Tribun Sumsel, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Ratusan Pekerja Harian Lepas (PHL) yang tergabung dalam Persatuan honorer R4 megadukan nasib dengan mendatangi gedung DPRD Prabumulih, Senin (21/7/2025).

Kedatangan sebanyak 137 honorer R4 ini disambut Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi, Wakil 1 Aryono dan Wakil 2 Ir Dipe Anom serta anggota Komisi 1 DPRD Prabumulih.

Honorer R4 ini merupakan pegawai non-ASN yang belum terdata dalam database Kementerian PAN-RB dan tidak lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Kedatangan honorer R4 ke DPRD Prabumulih untuk meminta bantuan dan dukungan para wakil rakyat agar memperjuangkan nasib mereka agar tidak diputus kontrak.

Tidak hanya itu 137 honorer R4 itu berharap diusulkan dan diangkat menjadi PPPK Paruh waktu sama seperti para honorer R3 yang sebelumnya mengadukan nasib ke DPRD Prabumulih.

"Kami disini dari Persatuan R4 Prabumulih dengan total 137 orang yang terdiri dari guru 43 orang, tenaga kesehatan 19 orang dan tekhnis 76 orang, kami mewakili teman-teman menyampaikan aspirasi ke DPRD Prabumulih terkait status dan nasib kami," ungkap perwakilan R4 dihadapan DPRD Prabumulih di ruang rapat.

Perwakilan itu menuturkan, pihaknya honorer R4 sudah mengikuti tes PPPK tahap 2, tidak terdata di database BKN, tidak mendapat formasi lagi apalagi yang guru dan tenaga kesehatan formasinya tidak tersedia karena sudah habis oleh peserta PPPK tahap 1 lalu.

"Pada tes PPPK tahap 2 kemarin kami mendapat nilai skor tertinggi, kemarin kami mengkuti tes hanya ikut saja padahal kami ikut tes itu agar kami mendapat kejelasan status dan bisa terdata di BKN di pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat," lanjutnya.

Honorer R4 juga rata-rata memiliki masa kerja diatas 2 tahun, bahkan ada yang telah mengabdi selama 10 tahun namun tidak juga terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena berbagai penyebab.

"Oleh karena itu pak, kami R4 ini memohon bantuan bapak-bapak DPRD Prabumulih agar dapat membantu kami mendapatkan hak yang sama seperti R3 kemarin agar menjadi PPPK Paruh Waktu dan kami memohon agar dapat diprioritaskan pada pengangkatan berikutnya," tuturnya.

Menanggapi itu, Sekretaris BKPSDM Pemkot Prabumulih, Walamsyah mengaku semua aspirasi honorer R4 akan disampaikan ke Plt Kepala BKPSDM, Efran Santiaji yang tidak hadir dalam pertemuan.

"Intinya tuntutan mereka minta kejelasan status mereka, kemudian diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu, nanti kita akan koordinasikan dengan pimpinan kita," bebernya singkat.

Baca juga: Ketua DPRD Prabumulih Tegaskan 154 Honorer R3 Wajib Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu

Baca juga: Honorer SD di Indralaya yang Lulus PPPK Jadi Sorotan, Disebut Sempat Tak Aktif Bekerja Setahun

DPRD Prabumulih Akan Surati Walikota 

Menanggapi Aspirasi 137 honorer R4 yang datang ke Gedung DPRD Prabumulih, Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi didampingi para wakil mengaku siap memperjuangkan nasib para honorer.